Labuan Bajo, NTT//SI.com- Rapat sosialisasi kegiatan pembangunan fisik di Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Barat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa Wilayah Kecamatan Lembor Selatan, Tokoh Adat, Tokoh Agama hingga tim Pemantau Keuangan Negara Kab. Manggarai Barat. Hadir juga dari unsur kepolisian dan TNI.
Dalam rilis yang dikirim ketua PKN Lorens Logam, kepada media ini melalui via WhatsApp pada Rabu (25/05/2023) menjelaskan bahwa, dalam rapat sosialisasi tersebut, menjawab beberapa trouble/hambatan kegiatan proyek Pemda Mabar (APBD II).
Minimnya sosialisasi dari pelaksana teknis dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Manggarai Barat menyebabkan adanya miskomunikasi penyedia jasa dan masyarakat.
Camat Lembor Selatan Sipri Pantur mengapresiasi terhadap Pemda Mabar atas perhatian pembangunan di wilayahnya.
Kabid Bina Marga Yos Jemali, mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi mendukung kegiatan.
“Saya berharap semua stakeholder untuk mendukung pembangunan dibeberapa ruas di kecamatan Lembor Selatan ini,” tegasnya pada saat menyampaikan materi sosialisasi
“Dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat ini, yang paling banyak kegiatan proyek infrastruktur berada di Wilayah Kecamatan Lembor Selatan, maka kita harus bersyukur dan pastikan kegiatan ini berjalan aman,” lanjutnya.
Sebagai Lembaga Independen yang mempunyai legitimate untuk mengontrol penggunaan uang negara, Ketua PKN (Pemantau Keuangan Negara) Lorens Logam mengingatkan semua unsur pemerintah yang hadir sosialisasi. Logam berbicara tentang soal teori Goverment Business dihadapan peserta sosialisasi.
“Tidak ada yang perlu diapresiasi terhadap keprihatinan pemda untuk membangun jalan di Kecamatan Lembor Selatan, karena ini sudah menjadi tugas pemerintah. Tujuan kita bernegara berdasarkan UU 1945 itu memajukan kesejahteraan umum, maka tugas pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya itu membangun apa yang masyarakat tidak bisa bangun, membangun apa yang privasi tidak bisa bangun. Maka disinilah letak keberadaan pemerintah, tujuan bernegara bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan Goverment Business,” Jelas Logam.
“Dalam teori Goverment business meletakkan pemerintah untuk fokus pada dua hal. Pertama, Public Good (Membangun infrastruktur baik infrastruktur Darat, Laut dan Udara). Ke-dua menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Pelayanan di bidang kesehatan, Pendidikan dll). Selain berbicara tentang kewajiban, pemerintah juga mesti harus tanam yang namanya Etic Of Care dalam pengambilan kebijakan publik agar roh dan nilai-nilai demokrasi tersaji dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Logam.
Pada sesi closing point, pria yang dikenal kritis dengan pemerintah itu mengingatkan Pemda Mabar, bahwa terhadap banyak proyek ta 2023 di Kecamatan Lembor Selatan ketimbang Kecamatan lainnya, ia menegaskan percuma kuantitasnya banyak jika jalan yang dibangun nanti berkualitas rendah.
“Ini bukan soalnya banyak atau sedikit, ini bukan masalah kuantitas yang menyebabkan disparitas dengan wilayah lain tapi sejauh mana kualitas jalan yang akan dibangun nanti? Ini tugas kita untuk memastikan Quality Control,” tutupnya.
Seperti diketahui DAK (Dana Alokasi Khusus) Kab. Manggarai Barat ta 2023, mengalokasikan pembangunan jalan senilai 16 Milyar untuk Kecamatan Lembor Selatan. Nilai ini sangat besar ketimbang dengan kecamatan lainnya dibawah 10 Milyar.
Editor : Dody Pan
