Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah kantor pemkab antara lain unit Layanan pengadaan barang dan jasa (Ulp) bersama kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pupr )Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Pengeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap dan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang menjerat Bupati nonaktif Edison
Penyidik KPK mendatangi sejumlah lokasi untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
Di antara lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yakni Kantor Bupati Muara Enim serta kantor Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim.
Penggeledahan tersebut dilakukan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Pantauan di lokasi, penyidik KPK melakukan penggeledahan di bagi 2 tim, tim 1 dari jam 09:00 hingga pukul 15:00 keluar dari ruangan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa, tim kedua melakukan penggeledahan di kantor Pekerjaan umum dan penataan ruang pukul 09:00 hingga keluar pukul 16:50, Sejumlah dokumen terlihat dibawa keluar menggunakan koper dan diduga akan dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Dokumen-dokumen tersebut diduga berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dugaan alur pemberian uang atau fee proyek yang tengah ditelusuri penyidik.
Langkah penggeledahan ini menjadi bagian dari proses pendalaman perkara oleh KPK untuk mengungkap dugaan praktik korupsi serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan belum ada penjelasan secara resmi baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)( Rendi)
