Kuasa Hukum Bupati Nabit : Benar, Diwebsite MA Perkara Sudah Diputuskan, dengan Amar Putusan “Menolak Kasasi”


12 shares

 

Ruteng, NTT//SI.com- Polemik Nonjob 26 Aparatul Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai terus bergulir. Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit pada 4 Oktober 2023.

Dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung yang diperoleh awak media bahwa perkara nomor 334 K/TUN/2023 telah diputuskan.

Dalam perkara itu, Bupati Manggarai sebagai pemohon sedangkan Kristoforus Darmanto dkk sebagai termohon atau tergugat, yang diajukan melalui PTUN Kupang dengan nomor perkara Pengadilan: 31/G/2022/PTUN.KPG.

Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN memutuskan, kasasi yang diajukan oleh Bupati Hery Nabit dinyatakan ditolak, dan diputuskan pada Rabu 4 Oktober 2023.

“Amar putusan: tolak kasasi” tulis dalam laman itu

Sementara Kuasa Hukum Bupati Nabit, Siprianus Ngganggu saat dikonfirmasi media ini via WhatsApp pada Minggu (08/10/2023) pukul 19.30 wita mengatakan bahwa pihaknya belum mendapat salinan putusan.

“Di Website MA benar perkara itu sudah diputus dengan amar putusan menolak kasasi”, kata Sipri Ngganggu

Ia mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung, karena belum mendapatkan salinan putusan. Dan hingga berita ini diterbitkan, pihaknya masih menunggu adanya putusan resmi dari PTUN Kupang terkait putusan MA.

“Setelah ada pemberitahuan dari PTUN Kupang, kami selaku kuasa hukum pasti menyampaikan kepada Klien kami”, tulis Siprianus saat dikonfirmasi media ini via WhatsApp pada Minggu (08/10/2023) pukul 19.30 wita

Diketahui sebelumnya, Bupati Hery Nabit menonjobkan 26 pegawai lingkup Pemkab Manggarai. Sebanyak 13 orang diantaranya mengadu ke KASN.

KASN kemudian membentuk tim untuk pengumpulan data dan informasi serta klarifikasi ke BKPSDM Kabupaten Manggarai. Hasil kajian KASN disebut tidak menemukan alasan yang membenarkan keputusan Hery Nabit.

Baca juga:  Dalam Rangka Memeriahkan HUT RI, Kelurahan Tenda Adakan Beberapa Acara di Sponsori SURYANATION, Berikut Rangkain Acara Yang Akan di Adakan

Sehingga pada 28 Maret 2022 lalu, KASN merekomendasikan agar Hery Nabit membatalkan keputusannya dan mengembalikan 26 pejabat yang diberhentikan ke jabatan semula atau jabatan lain yang setara.

Dalam rekomendasi melalui surat Nomor B-1190/JP.02.01/03/2022 yang ditandatangani Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto itu, Hery Nabit diminta melaksanakannya dan harus melapor selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak rekomendasi tersebut diterima.

Hal itu juga diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digugat oleh 13 ASN tersebut.

Hakim PTUN Kupang dalam amar putusan yang diputuskan pada Rabu 2 November 2022, mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/67/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

PTUN juga mewajibkan Bupati Hery Nabit untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat untuk dikembalikan pada jabatan semula atau pada jabatan lain yang setara dengan jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak terima dengan putusan PTUN Kupang, Hery Nabit melakukan gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun, banding Bupati Nabit dinyatakan ditolak oleh PTUN Mataram NTB melalui Putusan Nomor 8/B/2023/PT.TUN.MTR.

PTUN Mataram mewajibkan Bupati Hery Nabit untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan para penggugat dalam kedudukan dan jabatan semula atau dalam jabatan lain yang setara dengan jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun hingga kini Bupati Nabit belum menjalankan seluruh rekomendasi KASN, hanya ada Delapan ASN yang kembali ke jabatan administrator yakni Daniel Baru, Paulus Ngambol, Hendrikus Rana Rora, Quintus Nang, Florensia Erni Seo, Gonsius Burman, Rudi R. Beno, dan Dorotea Bohas.

Baca juga:  Gagal Nyaleg, HZ Masuk Bui Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

Mereka tidak termasuk 13 ASN yang melayangkan pengaduan ke KASN dan gugatan ke PTUN.

Hery Nabit kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 April 2023 lalu atas putusan tngkat pengadilan tinggi TUN Mataram tanggal 27 Maret 2023.

Penulis : Dody Pan


Like it? Share with your friends!

12 shares

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seeet✋, Tidak boleh Copas, Izin dulu pada yg punya Media.🙏