Labuan Bajo, NTT//SI.com- Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (FORMAPP) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Rafael Todowela, mendesak Kapolri segera mencopot Kapolres Manggarai Barat, dan juga Kasat Intelkam Polres Manggarai Barat.
Dalam release yang diterima media ini melalui pesan WhatsApp pada Rabu, (13/07/2022), Ketua FORMAPP Mabar menyampaikan bahwa pada Selasa (12/07/2022) Kasat Intelkam Polres Mabar Markus Frederiko, memperlakukan dirinya (Ketua FORMAPP Mabar) dengan cara yang tidak menyenangkan.
Dijelaskan Rafael, pada Selasa (12/07/2022) dirinya mendatangi Polres Manggarai Barat hendak memberikan surat pemberitahuan aksi demo menolak kenaikan Tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK). Namun, dirinya diusir oleh Markus Frederikus, Kasat Intelkam Polres Mabar.
Dikatakannya, dirinya diusir lantas menyampaikan untuk tetap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran bersama masyarakat dan ke-14 Asosiasi Pelaku Pariwisata yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18-30 Juli 2022 mendatang, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
Rafael menerangkan, bahwa pada saat diskusi berlangsung, Kasat Intelkam Polres Mabar seakan menghalangi niatnya untuk melakukan aksi demonstrasi dalam penolakan kenaikan harga Tiket ke Taman Nasional Komodo (TNK). Alasannya yaitu dapat mengganggu kenyamanan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, pada saat berkunjung di Labuan Bajo pada Juli mendatang.
Ia menyebutkan, bahwa tindakan Kasat Intelkam Polres Mabar, telah menyimpang dan gagal paham dalam memahami amanat UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami hanya menyampaikan surat pemberitahuan, bukan surat ijin. Wajib secara hukum Polres Mabar tetap melakukan pengamanan saat aksi tersebut, dan tidak membedakan pengamanan saat masyarakat aksi dengan kunjungan Presiden Joko Widodo”, pungkas Rafael
“Ia mengusir saya dari ruangan kerjanya karena tidak ikut kemauan dia (Kasat Intelkam Polres Mabar). Kamu keluar dari ruangan saya”, jelas Rafael mengutip apa yang disampaikan Kasat Intelkam Mabar
Menurut Rafael, tindakan yang dilakukan Markus merupakan bentuk tindakan arogansi dari penegak hukum terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum. Oleh karena itu, FORMAPP Mabar mendesak kepada Kapolri, Kapolda NTT agar mencopot Kasat Intelkam Polres Mabar yang arogansi terhadap masyarakat, sehingga tidak menunjukan presisi dalam tugas Polri, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparasi Berkeadilan serta mengayomi dan melindungi masyarakat.
“Kapolres juga harus di copot, karena ia bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya yang tidak memahami regulasi. Copot itu Kapolres Felli”, tegas Rafael
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan beberapa pihak agar menyampaikan surat kami kepada Kapolri, Kapolda, dan Komisi Hukum DPR-RI”, tutupnya
Penulis : Dody Pan
