PALI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mencuat. Oknum pegawai dinas tersebut diduga meminta uang minimal Rp1 juta kepada kontraktor untuk setiap paket pekerjaan proyek APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
Tak hanya itu, permintaan uang tersebut diduga dilakukan dengan mencatut nama Bupati PALI, Asgianto. Bahkan, muncul dugaan bahwa pungutan tersebut dikaitkan dengan alasan pengamanan pemberitaan media agar proyek yang sedang berjalan tidak menjadi sorotan publik.
Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan sekadar pungutan liar. Ada indikasi penyalahgunaan nama kepala daerah dan pencatutan profesi media untuk menekan kontraktor demi kepentingan tertentu.
Triono Anung, SH, MH, Koordinator Komunitas Penggiat Anti Korupsi Sumsel, saat dimintai tanggapannya terkait hal ini melalui saluran telepon pada Rabu malam 18/11/2026. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten PALI segera turun tangan dan memeriksa oknum yang diduga terlibat.
“APH jangan hanya menunggu laporan resmi. Informasi ini harus segera ditindaklanjuti. Periksa oknum yang diduga meminta uang kepada kontraktor dengan membawa-bawa nama Bupati dan media. Telusuri siapa yang meminta, siapa yang menerima, serta ke mana aliran uang tersebut,” tegas Triono.
Menurutnya, pencatutan nama kepala daerah untuk meminta uang kepada kontraktor merupakan persoalan serius. Apalagi jika nama media digunakan sebagai dalih untuk menarik pungutan dari pelaksana proyek pemerintah.
“Jangan sampai nama Bupati dijadikan tameng untuk mencari keuntungan pribadi. Begitu juga media, jangan diposisikan seolah-olah bisa dibungkam dengan setoran. Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan tidak boleh dijadikan komoditas oleh oknum tertentu,” ujarnya.
Triono menegaskan, APH harus mengusut dugaan pungutan minimal Rp1 juta per paket pekerjaan tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap kontraktor maupun pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri komunikasi dan bukti transaksi apabila ada.
“Kalau praktik ini benar terjadi, harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada pemeriksaan formalitas atau sekadar klarifikasi. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Sorotan terhadap Dinas Perkim PALI semakin menguat karena sebelumnya dinas tersebut juga menjadi perhatian publik terkait perkara dugaan pengkondisian 10 proyek yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.
Atas persoalan tersebut, Triono juga mendesak Bupati PALI Asgianto segera memberikan klarifikasi sekaligus memastikan tidak ada pihak yang menggunakan namanya untuk kepentingan pribadi.
“Jika Bupati tidak pernah memerintahkan atau mengetahui adanya pungutan tersebut, harus ada tindakan tegas terhadap oknum yang mencatut namanya. Jangan biarkan praktik seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta APH di PALI membuktikan keseriusannya dalam memberantas praktik pungli dan penyalahgunaan kewenangan. Sebab, proyek yang bersumber dari APBD merupakan uang negara yang harus dikelola secara transparan, bukan dijadikan ladang pungutan oleh oknum.
Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Dinas Perkim PALI dan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.(Eddi Saputra).

































