Anggaran Revitalisasi SDN 7 Tanah Abang Beda Rp371 Juta, Proyek Jadi Sorotan

PALI – Pelaksanaan program revitalisasi di SD Negeri 7 Tanah Abang, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat perbedaan nilai anggaran yang cukup signifikan antara data pada portal revitalisasi Kemendikdasmen dan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi sekolah.

Berdasarkan data portal revitalisasi yang diperoleh media ini, nilai bantuan untuk SDN 7 Tanah Abang tercatat sebesar Rp749.453.552. Sementara itu, papan informasi proyek di lokasi mencantumkan nilai anggaran sebesar Rp378.338.010, dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp371.115.542. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian data anggaran, ruang lingkup pekerjaan, serta nilai bantuan yang sebenarnya dialokasikan untuk sekolah tersebut.

Dari pantauan media ini di lokasi pada 17 November 2026, terlihat tiga bangunan ruang kelas telah dibongkar pada bagian atas bangunan, termasuk kusen. Kondisi tersebut menunjukkan pekerjaan pembongkaran telah dilakukan, sementara sejumlah material untuk melanjutkan pembangunan belum terlihat tersedia di lokasi.

Saat dimintai keterangan, seorang guru yang mendampingi media ini mengambil dokumentasi menyampaikan bahwa pekerjaan masih menunggu kedatangan material yang sedang dipesan. Material yang dimaksud antara lain rangka bagian atas bangunan, atap, kusen, serta kelengkapan pintu.

Ketika ditanya mengenai papan informasi proyek, guru tersebut hanya menunjuk baleho yang terpasang di lokasi. Ia tidak memberikan penjelasan apapun.

Sementara itu, Kepala SDN 7 Tanah Abang belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan. Menurut informasi dari pihak sekolah, kepala sekolah sedang menghadiri suatu kegiatan di tingkat provinsi .

Selain persoalan perbedaan nilai anggaran, pantauan di lapangan juga menemukan adanya penambahan atau pekerjaan pondasi menggunakan material batu bata. Kondisi ini perlu dicermati dengan membandingkannya terhadap gambar teknis, spesifikasi pekerjaan, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.

Menanggapi temuan ini. Koordinator Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK), saat dimintai tanggapannya pada Rabu Soreh. Beliau turut mempertanyakan berbedaan nominal yang dipublikasikan Kemendikdasmen dan yang dipasang melalui papan informasi di lokasi kegiatan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah penggunaan material tersebut memang sesuai dengan perencanaan teknis dan standar konstruksi yang ditetapkan, atau merupakan perubahan pekerjaan yang telah mendapatkan persetujuan pihak berwenang.

Karena menurut Koordinator KPAK Sumsel Trisno Anung, SH, MH, Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang berlaku.

Perbedaan nilai anggaran antara portal dan papan informasi sangat krusial jadi pemicu pertanyaan di benak publik, karena itu kondisi tersebut patut mendapat penjelasan terbuka, terutama mengenai total dana bantuan, rincian pekerjaan, volume kegiatan, dan realisasi penggunaan anggaran.

Koordinator KPAK juga mendesak pihak berwenang jangan terlambat turun langsung cek lokasi.

“Jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan RAB, spesifikasi teknis, atau ketentuan dalam perjanjian bantuan, maka hal tersebut perlu dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.”tegaskan.

Masih Kata Trisno Anung. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Dia juga mendorong pihak sekolah, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), serta instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan pihak kementerian, agar memberikan penjelasan terbuka mengenai perbedaan nilai anggaran tersebut.

Publik berhak mengetahui apakah nilai bantuan yang tercantum pada portal merupakan keseluruhan alokasi program, sementara papan proyek hanya memuat satu bagian pekerjaan, atau terdapat persoalan lain yang perlu dijelaskan.

Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan tanda tanya dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggarannya.

Sementara itu, Kepala Sekolah yang bersangkutan, Saat dihubungi via WhatsApp selepas Magrib, beliau hanya menjawab salam dan tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan awak media ini soal perbedaan nilai bantuan yang tercantum di portal Kemendikdasmen dan nominal yang dicantumkan di papan informasi.
(Eddi Saputra).

© 2025 SaranaInformasi.com | Media Cetak & Online
Portal Berita Akurat & Berimbang