Ruteng, NTT//SI.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai memeriksa mantan bendahara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Manggarai Timur, Hermelinda S. Nguru alias Elen Nguru.
Elen Nguru diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai dalam kapasitas sebagai saksi dalam tahap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), Kamis (12/11/2026) pagi.
Berdasarkan surat panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Nomor B-2303/N.3.17/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026, yang salinannya diperoleh SaranaInformasi.com, Hermelinda S. Nguru dijadwalkan diperiksa pada Kamis (12/11/2026) pukul 09.00 Wita.
Elen Nguru diperiksa setelah 386 orang saksi lainnya yang sudah diperiksa dalam tahap penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Manggarai, Fadlan Lhairad, membenarkan bahwa benar pada Kamis (12/11/2026) mantan bendahara DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai saksi dalam tahap penyidikan.
“Iya betul bang”, jawab Fadlan singkat saat dikonfirmasi SaranaInformasi.com Kamis (12/11/2026 via WhatsApp
Fadlan menyebut bahwa, mantan bendahara tahun 2024 sampai dengan September 2025 itu diperiksa dalam tahap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur.
“Mantan bendahara tahun 2024 s/d Sept 2025 diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyidikan bang”, kata Fadlan
Sebelumnya yakni Selasa (09/11/2026) kepada SaranaInformasi.com saat ditemui dikantor Kejaksaan Negeri Manggarai, Kasi Intel Kejari Manggarai, Fadlan Lhairad menyampaikan bahwa, tim penyidik Kejaksaan Manggarai masih melakukan proses penyidikan.
“Proses penyidikan masih berlangsung, tim penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti, masih melakukan pemeriksaan saksi. Pekan lalu sudah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi kader-kader posyandu dari 12 Kecamatan di Manggarai Timur”, ungkap Fadlan
Sedangkan untuk Eks mantan Kadis DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, Safrianus Haryanto Djehaut alias Jefrin Haryanto, belum diperiksa dalam tahap penyidikan.
“Kalau untuk mantan Kadisnya saya coba cek dulu ke teman-teman penyidik, karena selama saya bertugas, sayakan baru disini, tetapi yang saya tahu masih melakukan pemeriksaan terhadap kader-kader posyandu. Nanti saya coba cek dulu, karena kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan sebelum saya bertugas di Kejaksaan Negeri Manggarai”, ujar Fadlan
Dugaan Kegiatan Fiktif Hingga Manipulasi Data
Kasus dugaan penyelewengan pengelolaan anggaran miliaran rupiah ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timu.
Pengelolaan anggaran bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBD diduga tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, sejumlah program serta kegiatan pada instansi tersebut diduga bermasalah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang tak sesuai.
Sejumlah item belanja disebut-sebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Selain itu, muncul dugaan adanya praktik mark-up anggaran dalam sejumlah kegiatan.
Salah satu yang menjadi sorotan terkait pembiayaan kader yang dibayar serta sejumlah kegiatan lain pada anggaran 2024 dan 2025. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kegiatan tersebut diduga hanya dilaksanakan satu kali.
Tak hanya itu, perbedaan mencolok ini memunculkan indikasi adanya kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi sebagaimana dilaporkan hingga hak tenaga kesehatan di tingkat desa.
Sejumlah bidan desa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pengurusan program keluarga berencana dilaporkan belum menerima insentif yang menjadi hak mereka hingga saat ini.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan anggaran, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana program.
Dugaan manipulasi data juga ditemukan pada laporan jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) di Manggarai Timur.
Data yang disajikan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga berpotensi menyesatkan dalam proses evaluasi program.
Sejumlah pihak-pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan penggunaan anggaran di DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, guna memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah daerah.
Pemeriksaan Inspektorat Manggarai Timur
Informasi yang dihimpun bahwa, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, kerugian negara yang ditemukan dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah.
“Yang pasti miliaran, temuan itu berdasarkan hasil audit inspektorat,” terang Kepala Inspektorat Matim, Flavianus Gon.
Dalam proses pemeriksaan, inspektorat telah memeriksa ratusan orang, termasuk kader posyandu, dan bidan yang tersebar di 12 kecamatan, serta pegawai dinas terkait.
Dugaan Pembagian Dana : Mantan Kadis, Sekretaris, hingga bendahara disebut masing-masing menerima miliaran rupiah.
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, pembagian dana tahun anggaran 2024 dan 2025 dilakukan atas dasar kesepakatan internal antara sejumlah pejabat DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur.
“Jefrin Rp 1 miliar lebih, mantan sekretaris Petrus Geong ratusan juta, dan bendahara, Elen Nguru 1 miliar lebih,” ungkap sumber tersebut.
Jefrin Haryanto Diperiksa Kejaksaan Negeri Manggarai dalam Tahap Penyelidikan
Sebelumnya, Jefrin Haryanto diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Manggarai, dalam rangka pengumpulan alat bukti dan penyempurnaan berkas perkara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di DP2KBP3A Kabuaten Manggarai Timur.
Jefrin Haryanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, yang pernah ia pimpin. Ia diperiksa diruang pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Manggarai.
Penyelidikan pengelolaan keuangan DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun anggaran 2024-2025 melalui surat perintah penyelidikan nomor PRIN-371/N.3.17/Fd.1/05/2026 tertanggal 18 Mei 2026 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Deddi Diliyanto.
Jefrin Haryanto Bungkam Saat Hendak Diwawancara Wartawan Usai Diperiksa Kejaksaan
Jefrin Haryanto memilih bungkam dan bergegas meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Manggarai saat hendak diwawancara sejumlah Wartawan usai diperiksa pihak Kejaksaan dalam tahap penyelidikan beberapa bulan lalu.
Jefrin irit bicara dan hanya mengucapkan dua kata sambil bergegas menuju mobil kijang berwarna merah yang datang menjemputnya.
“No comment…No comment”, jawab Jefrin dengan singkat sambil meninggalkan sejumlah wartawan
Pewarta : Dody Pan
