Ruteng, NTT//SI.com- Dalam hitungan hari Indonesia akan menghadapi momen penting dalam kehidupan berdemokrasi yaitu, Pemililhan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pilkada ini akan diadakan serentak di Indonesia termasuk di Kabupaten Manggarai.
Menariknya, dalam pilkada Manggarai terdapat fenomena Tolak Bupati Gagal dari masyarakat. Banyak pihak yang menilai fenomena ini sebagai bentuk krisis kepercayaan masyarakat Manggarai kepada Bupati Hery Nabit.
Fenomena ini mendapat sorotan dari Drs. Viktor Madur, mantan wakil Bupati Manggarai, periode 2015-2020.
Menurutnya, krisis kepercayaan terhadap pemimpin umumnya sangat wajar dalam sistem demokrasi, termasuk kepada pemimpin di Manggarai saat ini.
“Ada berbagai alasan masyarakat Manggarai berteriak Tolak Bupati Gagal, Hery Nabit”, ungkap Viktor Madur, dalam rilis yang diterima media ini via WhatsApp, Sabtu (19/10/2024) sore
Ia membeberkan alasan yang paling masuk akal adalah karena Bupati Hery Nabit tidak menepati janji-janji politiknya di tahun 2020. Mulai dari janji kenaikan tamsil 100%, menciptakan 500 pengusaha baru per-tahun, memberi insentif sebesar 1 juta kepada petani milenial yang memanfatkan lahan tidur 1 hektar, hingga menyediakan beasiswa dalam negeri dan luar negeri bagi putra-putri Manggarai yang memiliki prestasi.
Selain itu kata Viktor Madur, janji beasiswa 5 orang dokter per-tahun untuk melanjutkan spesialis, membangun Rumah Sakit Pratama Iteng di Satar Mese, pembangunan rumah tidak layak huni terima kunci, dan masih banyak lagi janji-janji politik Hery Nabit.
“Pertanyaan kita sekarang, apakah janji-janji ini sudah terealisasi? faktanya tak satupun janji-janji tersebut terealisasi. Artinya, masyarakat tidak mau dipimpin oleh Bupati yang tidak bisa bekerja untuk rakyat. Hery Nabit telah membohongi masyarakat Manggarai”, tegas Viktor
“Sebagai orang yang rasional, maka kita perlu mengecek data sebagai potret Manggarai saat ini”, lanjut Madur
Soal membohongi rakyat Manggarai, Madur mengutip buku David Mattew tentang Ekologi Demokrasi yang bercerita tentang seorang politisi dari Amerika mengenai pentingnya kejujuran terhadap rakyat.
“Dia bilang, saya menyesal karena saya tidak berkata jujur kepada rakyat saya “Hery Nabit harus berkata jujur kepada masyarakat Manggarai”, tegas Viktor Madur, mantan wakil Bupati Manggarai itu
Senada dengan itu, Karolus Mance, mantan Kabag Tapem Setda Manggarai, dalam rilis yang diterima media ini pada hari yang sama yakni, Sabtu (19/10/2024 menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 bulan Desember, ada evaluasi Indeks Pelayanan Publik. Kabupaten Manggarai mendapatkan indeks C.
Indeks ini kata Karolus Mance, sangat rendah dibandingkan dengan indeks Pelayanan Publik yang diproleh Kabupaten Manggarai Timur, yakni B. Evaluasi Indeks Profesinolitas ASN Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 47,72% dengan kategori sangat rendah.
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur yang nilai indeksnya sebesar 63% Kabupaten Manggarai masih kalah jauh.
“Reformasi birokrasi yang merupakan indikator sasaran untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah tidak dijalankan dengan baik. Non-Job ASN dan penempatan ASN yang tidak sesuai dengan bidangnya “The right man on the right place” yang dijanjikan Hery Nabit ditahun 2020 hanyalah janji palsu”, kata Karel Mance
“Misalnya ada beberapa Dinas yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten yang tidak sesuai dengan bidangnya. Inilah salah satu penyebab indeks profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai mendapat kategori rendah”, tambahnya
Dana transfer dari pusat ke daerah (DAK Fisik) Kabupaten Manggarai untuk tahun 2025 hanya sebesar 57 Miliar. Dibandingkan dengan Manggarai Timur 134 Miliar dan Kabupaten Manggarai Barat sebesar 97 Miliar.
“Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 01 September 2024 nomor 323 tentang penghargaan kepada daerah-daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat berupa insentif fiskal, Kabupaten Manggarai tidak dapat, dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, semuanya dapat”, lanjutnya
“Data penduduk miskin di Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebanyak 69,86 ribu jiwa, naik menjadi 70 ribu jiwa”, terang Karel
Hal yang sama juga disoroti Paulus Jemarus, mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, sejumlah kebijakan dan tindakan Bupati yang memicu kontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Manggarai pemicu munculnya fenomena “Tolak Bupati Gagal”.
“Kasus non-job 26 ASN, dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur terkait kasus “Ratu Kemiri”, polemik panas bumi atau geothermal, serta pemecatan 249 Nakes di Kabupaten Manggarai menjadi indikator masyarakat menolak Hery Nabit”, kata Jemarus
“Janji-janji besar tahun 2020 hanya berakhir sebagai bualan semata, dan meninggalkan ketidakpuasan serta kekecewaan masyarakat”, tegas Paulus Jemarus
Editor : Dody Pan
