Ruteng, NTT//SI.com- Aliansi Jurnalis Manggarai (AJM) menggelar Workshop Jurnalistik dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025.
Workshop Jurnalistik ini diselenggarakan di Aula Perumda Tirta Komodo Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Kamis (13/02/2025) dengan Tema Media Diujung Tombak : Menghadapi Sengketa Pers dan Meningkatkan Etika Jurnalistik.
Aliansi Jurnalis Manggarai (AJM) mengadakan Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di daerah, serta mempererat hubungan antara pers, pemerintah, dan masyarakat.
Ketua Panitia Ardy Abba membuka acara dengan mengungkapkan pentingnya peran pers dalam era digital.
“Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pers memainkan peran vital dalam membentuk opini publik dan mengawal demokrasi,” ujarnya.
Ardy menekankan, pers harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil menjaga integritas dalam setiap informasi yang disampaikan.
Workshop yang bertema “Media di Ujung Tombak: Menghadapi Sengketa Pers dan Meningkatkan Etika Jurnalistik” ini dirancang untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang dunia jurnalistik serta mengasah keterampilan peserta dalam menulis dan mengelola informasi secara profesional.
Dalam sesi pembuka, Ardy juga menyoroti tantangan hukum yang sering dihadapi oleh jurnalis, seperti pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu.
“Sengketa pers dapat dicegah dengan menjaga etika jurnalistik, seperti verifikasi fakta, independensi, dan objektivitas,” tambahnya.
Ia mengingatkan peserta untuk selalu berpegang pada kode etik dan profesionalisme dalam pemberitaan guna menghindari masalah hukum.
Emanuel Dewata Oja, atau Edo Oja, seorang penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), juga memberikan apresiasi kepada AJM atas penyelenggaraan workshop ini.
Dalam pemaparannya, Edo Oja mengangkat isu penting mengenai kondisi dunia pers saat ini.
“Pers saat ini tidak sedang baik-baik saja,” tegasnya.
Ia menjelaskan, mayoritas sengketa pers yang dilaporkan ke Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik, dengan media online menjadi yang paling banyak terlibat.
Edo juga menekankan bahwa kompetensi seorang wartawan tidak hanya dilihat dari kemampuannya menulis, tetapi juga dari pemahaman terhadap kode etik dan Undang-undang Pers.
Wakapolres Manggarai, Kompol Karel Leokuna, dalam paparan materinya, mengingatkan pentingnya peran pers untuk tetap mengedepankan etika sesuai dengan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Tugas pers bukan hanya untuk menyajikan berita, tetapi juga untuk menjaga integritas dan etika dalam pemberitaan,” ujar Kompol Karel.
Ia berharap kemitraan antara Polri dan media massa dapat terus terjalin dengan erat untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat.
Dukungan positif juga datang dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Kasie Intelijen Kejari Manggarai, Zaenal Abidin mengatakan, media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang transparan kepada publik.
“Kolaborasi yang baik antara media dan Kejaksaan sangat penting dalam mendukung transparansi dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Zaenal menambahkan, media massa merupakan mitra strategis dalam pengumpulan informasi di lapangan, khususnya di bidang intelijen.
Sementara itu, praktisi hukum sekaligus mantan wartawan, Siprianus Edi Hardum, memberikan pandangan tentang peran penting pers dalam mendorong demokrasi yang sehat. Edi Hardum menyoroti tiga posisi strategis pers dalam memajukan demokrasi di Indonesia.
Pertama, Pers sebagai Oposisi Politik. Edi menegaskan, pers memiliki peran vital sebagai oposisi politik yang independen.
“Oposisi yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang bisa berujung pada tirani,” ujarnya.
Pers, menurut Edi, berfungsi sebagai pengawas yang mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan.
Kebebasan pers memungkinkan penyampaian kritik konstruktif dan penyediaan ruang bagi diskusi publik untuk menjaga kualitas demokrasi.
Kedua, Pers sebagai Penyampai Informasi Politik. Edi menekankan, pers bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi politik yang objektif dan berimbang.
“Informasi yang akurat sangat penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak dalam pemilu atau menanggapi kebijakan pemerintah,” ungkap Edi.
Ia menambahkan, meskipun media seringkali menghadapi kepentingan yang bertentangan, pers harus berpegang pada etika kebenaran dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik atau bisnis.
Ketiga, Pers dalam Pendidikan Politik Masyarakat. Menurut Edi, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan besar bagi pers, terutama dalam era digital yang didominasi platform media sosial.
Meskipun media sosial mempercepat penyebaran informasi, ini juga berpotensi merusak moral dan budaya lokal.
“Pers harus menjadi agen sosialisasi yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan budaya bangsa,” ujar Edi.
Ia juga menekankan pentingnya jurnalisme akar rumput untuk memberi ruang bagi masyarakat bawah dalam berpartisipasi dalam diskusi politik.
Pewarta : Dody Pan
0 Comments