Labuan Bajo, NTT//SI.com- Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT menunjukkan keseriusannya dalam menertibkan aktivitas tambang galian C ilegal yang meresahkan warga dan berdampak negatif pada lingkungan dan pendapatan daerah.
Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng M.Kes, dengan tegas menyatakan komitmennya dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu singkat.Saat diskusi bersama lembaga pemantau keuangan negara (PKN) di ruang kerjanya pada Jumat, 21 Juli 2023.
Lebih lanjut Yulianus Weng menjelaskan pemerintah daerah Manggarai Barat telah melakukan dua kali rapat koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan Provinsi NTT untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya itu menunjukkan keinginan kuat untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang merugikan banyak pihak.
“Sudah dua kali pemda melakukan rapat koordinasi dengan UPT Dinas Pertambangan Provinsi NTT, dalam rangka menertibkan aktivitas tambang galian C ilegal,” ungkap Yulianus Weng.
Tidak hanya itu, Wakil Bupati juga menyatakan bahwa pada hari Selasa depan, Pemerintah Daerah Manggarai Barat akan menghadapkan seluruh penambang yang ada di wilayah tersebut untuk menangani masalah ini secara profesional dan tanpa pandang bulu.
“Kita akan menangani masalah ini dengan serius dan tanpa pandang bulu. Tidak ada yang bisa mengklaim perlindungan karena memiliki hubungan dengan penguasa. Kami pasti akan bertindak secara profesional,” tegas Weng.
Perluasan aktivitas tambang galian C ilegal dinilai hanya menguntungkan para pengusaha tambang, sedangkan kerugian justru ditanggung oleh daerah dalam bentuk rusaknya infrastruktur dan lingkungan serta kehilangan potensi pendapatan daerah.
Lebih lanjut, Yulianus Weng mengucapkan terima kasih kepada Lembaga PKN Manggarai Barat yang telah memberitahukan persoalan ini kepada pemerintah daerah, baik melalui media maupun aksi demonstrasi.
“Pemerintah Daerah Manggarai Barat berterima kasih kepada Lembaga PKN Manggarai Barat, terutama kepada Pak Lorens dan rekan-rekannya, yang telah memberi pencerahan mengenai masalah tambang galian C ilegal dan pentingnya kontrol sosial yang telah dijalankan selama ini,” ucap Weng.
Di sisi lain, Lorens Logam, ketua lembaga PKN Manggarai Barat, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi ini dapat tercapai jika pemerintah membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan pandangan.
“Aksi vulgar yang kami lakukan sejauh ini merupakan reaksi atas sikap pemerintah yang mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi masyarakat akan berjalan baik jika pemerintah terbuka dan mendengarkan aspirasi warganya,” ujar Logam.
Selain itu, Logam juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga marwah dan wibawa konstitusi, terutama dalam menghadapi maraknya aktivitas tambang liar yang beroperasi tanpa izin. Daerah ini berdiri di atas konstitusi, dan oleh karena itu, segala bentuk aktivitas tambang di wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Daerah ini berdiri diatas konstitusi (Undang – undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat). Maka segala bentuk aktivitas Tambang di Wiayah hukum administrasi Kab. Manggarai Barat harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.” tegas Logam
Tak lupa ia mengigatkan pada masalah kebocoran pendapatan daerah yang berasal dari sektor tambang yang telah terjadi selama ini dan belum mendapat penanganan serius dari pemerintah.
Lebih lanjut,Logam tak lupa mengucapkan terimakasih atas kesadaran pemerintah daerah Manggarai Barat untuk menangani permasalahan tambang galian C ilegal atas suara kritis dari lembaga PKN.
Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan keteguhan untuk mengikuti ketentuan hukum akan menjadi langkah kunci menuju penyelesaian yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat.
Editor : Dody Pan
