Palembang//SI.Com–Gerakan Pemuda Kerakyatan Sumatera Selatan (GPK-SS) gelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan, Rabu (03/08) mendesak Kejati Sumsel usut tuntas dugaan korupsi pengadaan Sapi Bali dan Pengadaan Komputer di beberapa dinas di Kabupaten Muara Enim.
Menurut Koordinator Lapangan Yan Joker, dalam orasinya ia mengatakan, GPK SS sebagai kontrol sosial of the change dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.
Bahwa untuk mencapai misinya sebagaimana termaktub dalam maksud dan tujuan serta usaha organisasi maka diperlukan adanya koordinasi antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga penyelenggara pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif guna terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan partisipasi dan akuntabilitas.
“Sehubungan dengan perihal tersebut di atas maka kami selaku kontrol sosial merasa perlu terlibat secara proaktif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme, Karena secara konstitusi lembaga kemasyarakatan mempunyai hak dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan KKN,” Ujarnya.
Masih kata Yan Joker, “Oleh karena itu demi terwujudnya kota Palembang bersih dan bebas korupsi maka kami GPK SS berdasarkan indikasi, GPK Sumsel menyatakan tuntutan kepada Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan ulang atas dugaan korupsi pertama pengadaan ternak sapi Bali pada dinas PPHP tidak dapat diselesaikan dan dinyatakan putus kontrak pada dinas PPHP kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2021,” Jelasnya.
Kemudian, orasi dilanjutkan Salahuddin, dia menyebutkan Dinas Dikbud kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan komputer dan alat pendukung lain untuk sekolah dalam kegiatan pengadaan teknologi informasi dan kegiatan pengadaan media pendidikan tahun anggaran 2021, dalam hal itu dia juga mendesak Kejati Sumsel agar mengusut tuntas kasus tersebut, dan copot Kepala Dinas tersebut. Pasalnya banyak sekali kerugian negaranya tapi belum sempat dia hitung,
Menanggapi aksi demo tersebut, Kasi Penkum Kejati Sumsel Mohammad Radyan SH. MH, mengatakan akan melaporkan kepada pimpinan nya , untuk segera ditindaklanjuti aspirasi dalam aksi ini, ” Aksi demo, ini aksi terkait masalah pengadaan sapi Bali dan pengadaan komputer. Itu yang dipersoalkan masa aksi, ini adalah aspirasi dari aksi hari ini akan kita laporkan kepada Pimpinan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.” Jelasnya.
Laporan : Rinaldi Davinci
0 Comments