PALI – Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Senin 21 Oktober 2024 menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan jurnalis di bumi Serapat Serasan. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik yang digelar di Hotel Zuri, Palembang, dinilai janggal dan dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Menurut informasi yang diunggah pada laman Instagram BKPSDM Kabupaten PALI pada 21 Oktober 2024, acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah PALI, Kartika Yanti, S.H., M.H., didampingi sejumlah pejabat daerah. Acara ini menghadirkan narasumber dari TV One, Andromeda Mercury, dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik, public speaking, dan pengelolaan media bagi pegawai OPD di Kabupaten PALI.
Namun, banyak jurnalis di PALI mempertanyakan urgensi dan relevansi kegiatan tersebut. Beberapa pihak menilai bahwa Bimtek ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi pegawai OPD, terutama karena pelatihan jurnalistik seharusnya lebih bermanfaat bagi yang berprofesi jurnalis, bukan untuk pegawai pemerintahan yang sehari-harinya tidak berkecimpung di dunia jurnalistik.
Wakil Bupati PALI, Drs. H. Soemarjono, ketika ditanya saat berada di Rumah Makan Sejahtera, Talang Ubi, menyatakan bahwa ia akan segera mempertanyakan langsung kepada Kepala Diskominfo PALI terkait kegiatan ini. Ia menambahkan dengan nada skeptis, “Apakah OPD di PALI dipersiapkan untuk alih profesi menjadi jurnalis?”
Sekretaris PWI PALI, Habibi M. Aridi, S.Kom., juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa banyak jurnalis di PALI yang belum memiliki sertifikasi kompetensi dan sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). “Yang dilakukan Diskominfo malah menganggarkan dana untuk Bimtek Jurnalistik bagi yang bukan pelaku jurnalisme. Ini terkesan asal-asalan dalam menggunakan anggaran negara,” ujarnya.
Kritikan senada juga disampaikan Enggiek Brama Nova, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten PALI, yang mengungkapkan kekecewaannya. Bersama puluhan jurnalis, ia mendatangi kantor Diskominfo dan mendesak Kejaksaan Negeri PALI untuk melakukan audit terkait anggaran Bimtek serta transparansi anggaran publikasi sebesar Rp 800 juta dari APBD Perubahan 2024 yang diduga habis dalam waktu singkat tanpa penjelasan yang memadai.
Begitu juga dengan Ketua DPC PJS PALI Eddi Saputra, dia juga memberikan tanggapan keras. Ia mempertanyakan alasan mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan di luar PALI. “Apakah tidak ada tempat atau SDM nya di PALI yang bisa dimanfaatkan untuk mengadakan Bimtek ini? Atau memang anggarannya sengaja dibengkakkan dengan memilih tempat di luar kabupaten?” tanyanya kritis.
Eddi juga menilai protes kawan-kawan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku media yang merasa terabaikan.
Di tengah berbagai kritik yang dilayangkan, Kepala Diskominfo PALI, Khairiman, menjawab melalui sambungan telepon. Ia menyebutkan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program penguatan kapasitas OPD dalam mengelola media sosial dan website perangkat daerah. “Kami tidak mengundang para jurnalis karena fokus kegiatan ini adalah pengelolaan media sosial oleh OPD,” ujar Khairiman, tampak berusaha mengalihkan topik dari tema Bimtek Jurnalistik yang menjadi sorotan.** (Zul).
