Fakta Persidangan: RA Bongkar Pinjam Bendera, JA Akui Ardi PPK Proyek PALI

PALEMBANG, – Fakta persidangan perkara dugaan korupsi 10 paket proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2025 kembali mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam sidang keenam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (20/11/2026), keterangan RA, aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Perkim PALI, menjadi perhatian. Ia mengungkap dugaan praktik pinjam bendera, ketidaksesuaian pihak pelaksana dengan identitas perusahaan dalam kontrak, hingga temuan mutu beton yang tidak baik dan kekurangan volume pekerjaan.

Sementara itu, JA, mantan Kepala Dinas Perkim PALI, menerangkan bahwa Ardi menjabat sebagai kepala bidang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan yang menjadi objek perkara. JA juga mengaku tidak menerima laporan dari Ardi mengenai perkembangan maupun penyelesaian pekerjaan tersebut.

Kedua keterangan ini menjadi bagian penting dalam menguji pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban proyek yang menyeret lima terdakwa Sephy Hendika, Ardi Ferdian, Arif Gunawan, Subela, dan Yusrizal.

Dalam persidangan, RA menjelaskan bahwa tugas PPTK antara lain membantu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, menerima kontrak dari pihak pelaksana, memimpin Pre-Construction Meeting (PCM) bersama pengawas, memantau perkembangan pekerjaan, serta melaporkan progres fisik kepada PPK.

Ketika JPU mendalami siapa pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan, RA menerangkan bahwa pihak pelaksana datang membawa kontrak dan menyampaikan telah menandatangani kontrak serta menemui Ardi.

Setelah itu, dilakukan PCM bersama pengawas secara bergantian. Dalam pemeriksaan tersebut, RA mengaku mengetahui adanya dugaan praktik pinjam bendera. Praktik ini merujuk pada kondisi ketika pekerjaan diduga dilaksanakan pihak lain yang bukan direktur perusahaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Menariknya, RA mengaku tidak berani menyampaikan keberatan secara formal. Ia beralasan pernah mengalami kemarahan dari penyedia dalam pekerjaan lain.

Ketika persoalan tersebut disampaikan kepada PPK, menurut keterangannya, ia hanya diminta mengikuti saja.

Keterangan RA tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kepatuhan terhadap kontrak pengadaan pemerintah. Identitas penyedia, pihak yang melaksanakan pekerjaan, serta tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan semestinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Keterangan penting lainnya disampaikan saksi lain yaitu JA mantan Kepala Dinas Perkim PALI. Di hadapan majelis hakim, JA menerangkan bahwa pada 2025 dirinya menjabat sebagai kepala dinas sekaligus pengguna anggaran (PA).

Ia juga mengakui bahwa penetapan susunan PPK, Pejabat Pengadaan (PP), dan PPTK merupakan kewenangannya. Dalam keterangannya, JA menyebut Ardi menjabat sebagai kepala bidang sekaligus PPK, sedangkan seorang pejabat berinisial UT menjabat sebagai Pejabat Pengadaan. Keduanya disebut memiliki hubungan suami istri.

Saat ditanya mengenai pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek perkara, JA mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang sebenarnya mengerjakan kegiatan tersebut.

Ia juga menyatakan tidak menerima laporan dari Ardi mengenai perkembangan maupun penyelesaian pekerjaan. Bahkan, JA mengaku tidak menanyakan langsung kepada UT maupun RA mengenai status penyelesaian kegiatan.

Meski demikian, JA menyatakan pernah melakukan pemantauan lapangan dengan melihat kondisi fisik, persentase kemajuan, dan volume pekerjaan.

JA membantah pernah mengondisikan pemenang pengadaan, mengarahkan PPK untuk menunjuk penyedia tertentu, ataupun menerima keuntungan pribadi dari kegiatan CV Nengkoda Jaya.

Keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu diuji lebih lanjut, khususnya mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan pekerjaan antara PPK, PPTK, serta pengguna anggaran.

Selain dugaan ketidaksesuaian pihak pelaksana, RA juga memberikan keterangan mengenai pemeriksaan fisik pekerjaan. Ia menerangkan pernah mengikuti pengecekan bersama tim kejaksaan, ahli konstruksi, auditor, penyedia, dan PPK. Pemeriksaan tersebut termasuk pengujian tekan beton di Bandar Lampung.

Dari hasil pengecekan yang disampaikan dalam persidangan, mutu beton pada pekerjaan paving block disebut tidak baik. Selain itu, ditemukan pula kekurangan volume pekerjaan.

Dalam pemeriksaan saksi lainnya, AS dari pihak swasta mengakui menerima uang dari Subela yang disebut sebagai komisi. Di hadapan persidangan, AS menerangkan awalnya menerima Rp60 juta, kemudian mendapatkan tambahan Rp10 juta sehingga total uang yang diterima mencapai Rp70 juta.

Uang tersebut diterima secara bertahap dan menurut keterangannya digunakan untuk kepentingan pribadi. AS menjelaskan bahwa perannya sebatas mencarikan kontraktor untuk pekerjaan Subela. Ia juga menerangkan bahwa awalnya datang menemui Harun selaku kepala dinas pendidikan untuk mengecek kemungkinan adanya pekerjaan.

Dalam sidang keenam tersebut, JPU juga menghadirkan Yd selaku Direktur CV Nengkoda Jaya. Kehadiran Yd menjadi relevan karena perusahaan tersebut disebut dalam rangkaian perkara dugaan pengondisian 10 paket proyek PALI.

Pemeriksaan terhadap direktur perusahaan diperlukan untuk memperjelas kedudukan perusahaan dalam kontrak, proses pelaksanaan pekerjaan, serta hubungan antara pihak yang tercantum dalam dokumen pengadaan dengan pihak yang menjalankan pekerjaan di lapangan.

Rangkaian keterangan dalam sidang keenam memperlihatkan beberapa persoalan yang perlu didalami, mulai dari dugaan pinjam bendera, posisi Ardi sebagai PPK, mekanisme pengawasan oleh pengguna anggaran, hingga temuan ketidaksesuaian mutu dan volume pekerjaan.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah daerah pada sektor infrastruktur permukiman dan pendidikan. Transparansi pengadaan, kualitas pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan negara merupakan aspek yang harus diungkap secara terang melalui proses peradilan.

Di penghujung sidang, Hakim menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan kembali menghadirkan saksi-saksi yang hadir hari ini dan sebelumnya untuk pendalaman dan pengembangan kesaksian di sidang berikutnya, karena beberapa saksi masih dianggap memberikan kesaksian berbeda dengan keterangan di BAP.
(Eddi Saputra).

© 2025 SaranaInformasi.com | Media Cetak & Online
Portal Berita Akurat & Berimbang