Borong, NTT//SI.com- Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah serius melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tahun 2024-2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Manggarai Timur.
Kepala Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, saat dikonfirmasi media ini, pada Kamis 9 April 2026, menyebutkan pihaknya tengah melakukan proses audit penggunaan anggaran pada instansi DP3AKB.
“Betul Ase, masih dalam proses audit e..Ase,” tulisnya dalam pesan singkat saat dikonfirmasi media ini.
Saat ditanya, item apa saja yang menjadi indikasi dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran yang tengah ditanganinya, pihaknya tak merinci, namun ia minta media ini untuk bersabar karena hingga saat ini masih melakukan proses perhitungan kerugian negara oleh auditor.
“intinya masih proses e Ase (adik), bersabar saja Ase geong,” sebutnya.
Pengelolaan anggaran bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBD diduga tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurut sejumlah sumber terpercaya yang enggan dimediakan namanya menyebutkan, dalam laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024, DP3AKB Matim mencatat telah melaksanakan empat kali kegiatan sosialisasi program keluarga berencana bersama bidan desa dan masyarakat sebagai peserta.
Disebutkannya lagi, laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024 pada dinas yang dipimpin mantan Kadis DP3AKB Matim, Safrianus Haryanto Djehaut, yang kini menjabat kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai, pada kegiatan sosialisasi program keluarga berencana (KB) hanya sekali digelar dari 4 (empat) kali sesuai perencanaan awal.
Tak hanya manipulasi laporan secara fiktif kegiatan sosialisasi program KB, disebutkan sumber itu, hingga saat ini hak tenaga kesehatan di tingkat desa belum terbayarkan upahnya hingga saat ini.
Dugaan penyelewengan ini mencuat ke publik pasca Safrianus Haryanto Djehaut, pindah tugas ke kabupaten Manggarai dan dipercayai menduduki jabatan Kadis Kesehatan.
Sejumlah bidan desa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pengurusan program keluarga berencana dilaporkan belum menerima insentif yang menjadi hak mereka hingga saat ini.
Dugaan manipulasi data juga ditemukan pada laporan jumlah Kampung KB di Manggarai Timur.
Data yang disajikan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga berpotensi menyesatkan dalam proses evaluasi program.
Hingga berita ini diterbitkan, mantan Kepala DP3AKB Kabupaten Manggarai Timur, Safrianus Haryanto Djehaut, belum berhasil dikonfirmasi.
Pewarta : Dody Pan
