Muara Enim Sumatera Selatan – Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto mengapresiasi Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., yang masih mengupayakan pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab. Muara Enim, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah efisiensi dan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Pasalnya di Kabupaten Bengkulu Selatan hingga saat ini belum terdapat alokasi TPP bagi PPPK bahkan menurutnya besaran TPP PNS-pun tidak jauh lebih baik dari TPP PPK di Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan ke Kantor Bupati Muara Enim, Kamis (05/03) terkait pengelolaan keuangan daerah dan efisiensi anggaran yang diterima Bupati Muara Enim didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Juli Jumatan Nuri, S.E.
Wabup Bumi Sekundang Setungguan ini menilai dengan proporsi jumlah pegawai dan kondisi fiskal Pemkab. Muara Enim saat ini memang sangat riskan dalam mempengaruhi ketimpangan belanja daerah, khususnya pembangunan, apalagi dalam kondisi efisiensi anggaran. Menurutnya jangan sampai belanja pegawai jauh lebih besar atau melebihi rasio 30 persen dari total anggaran belanja dan hal tersebut sudah dihitung dengan baik melalui kebijakan yang diambil Pemkab. Muara Enim. Selain itu Wabup Bengkulu Selatan-pun menjajaki kemungkinan konektivitas tol Muara Enim – Bengkulu yang dapat terhubung akses keluar-masuk ke Manna, ibukota Bengkulu Selatan.
Bupati Muara Enim menegaskan kebijakan pengalokasian TPP PPPK merupakan perhatian Pemkab. Muara Enim terhadap kesejahteraan seluruh pegawai yang diharapkan dapat meningkatkan motovasi kerja. Menurutnya semua diupayakan untuk tetap mendapatkan TPP, namun hal tersebut tentunya tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku karena sesuai aturan batas alokasi belanja pegawai idealnya tidak melebihi 30 persen dari total anggaran belanja atau tidak boleh melebihi alokasi belanja pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Sumber (diskominfosp-me)
Laporan; Rendi
