Ruteng, NTT//SI.com- Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan jajarannya sambangi markas Keuskupan Ruteng, pada Jumat (14/01/2022) untuk membahas sikap Gereja Katolik Keuskupan Ruteng yang dinilai off-side dalam menentukan sikap terkait izin operasi Mega proyek Geothermal di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seusai pertemuan tersebut, Ketua PKN Lorensius Logam menyampaikan kepada media ini, bahwa pertemuan tersebut membahas tiki-taka sikap Gereja Katolik dibawah Keuskupan Ruteng.
“Penting sekali bagi kami, untuk mengetahui penjelasan serta klarifikasi dari Keuskupan Ruteng atas sikap yang telah ditentukan”, Kata Lorensius
Lorensius Logam menyayangkan sikap Gereja Keuskupan Ruteng yang tidak menghargai prosedur dan mekanisme seperti yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diperkuat PP No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama Daerah.
“Bahwa Pemda wajib mengajukan surat permohonan dan lampiran rancangan perjanjian kerjasama kepada DPRD serta memberikan penjelasan mengenai tujuan kerja sama, obyek yang akan dikerjasamakan dan Jangka waktu kersama”, Lanjut Lorensius
“Ini persyaratan yang sangat mandatori, ketika Gereja Keuskupan Ruteng tidak mengakomodir hal-hal administratif seperti ini, maka ini merupakan bentuk kecelakaan integritas Gereja”, Tuturnya
Lorensius menambahkan, Gereja Keuskupan Ruteng tidak menghargai masalah dapur yang ada di Manggarai Barat.
“Saya tegaskan kepada Keuskupan Ruteng, agar jaga jarak dengan kekuasaan! Jangan pernah bersekutu dengan Kekuasaan! Jangan mudah dikelabui! Bayangkan kalau izin operasional Goethermal ini cacat prosedur dan terjadi turbulensi dikemudian hari, mau taro dimana wibawah Gereja Katolik? Sebagai umat Katolik saya sangat malu. Saya ingatkan tadi kepada Romo Manfred, agar ciptakan jarak dengan Pemerintah”, Tegas Lorensius
“Ketika Gereja mendekatkan diri dengan Pemerintah, maka bukan tidak mungkin keganasan Politik mampu meruntuhkan dominasi Gereja yang dikenal sebagai pelopor kebenaran”, Tambahnya
Sementara penjelasan yang diutarakan Keuskupan Ruteng dalam dialog tersebut Kata Lorensius, bahwa persyaratan yang mereka ajukan kepada Pemerintah Pusat terkait Geothermal di Wae Sano sangatlah berat. Ada (4) empat pilar yang menjadi platform utama yang harus dihargai dan menjadi komitmen besar, diantaranya :
1. Menjadi gembala yang mengayomi semua pihak guna menemukan solusi komprehensif terhadap persoalan yang ada.
2. Memperjuangkan prinsip dan nilai dalam pembangunan holistik berkelanjutan yang mengutamakan martabat manusia dan kesejahtraan umum serta berbasis pada kearifan lokal dan ramah lingkungan.
3. Membantu mengawasi proses sosial agar berjalan sesuai dengan prinsip dan etika sosial.
4. Membantu menyelesaikan panas bumi secara komprehensif, bermartabat dan berkeadilan sosial.
“Keuskupan mengajak Lembaga Pemantau Keuangan Negara Daerah Manggarai Barat, agar bersama-sama bersinergi menjaga dan mengawal proyek tersebut”, Terang Ketua PKN Mabar Lorensius Logam
Penulis : Dody Pan
0 Comments