Ruteng, NTT//SI.com- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, dinilai tidak menunjukan kepekaan yang memadai terhadap situasi darurat pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang pulau flores pada sabtu (15/08/2026) lalu.
Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Marsel Nagus Ahang, mengatakan semestinya Gubernur NTT Melki Laka Lena peka terhadap situasi darurat di Kabupaten Manggarai, dan Manggarai Timur sebagai daerah dengan jumlah korban jiwa terbanyak akibat gempa bumi.
“Gubernur NTT semestinya turun langsung dan berada di Kabupaten Manggarai, dan Manggarai Timur, bukan di Kabupaten lain yang dampaknya lebih ringan. Korban jiwa terbanyak ada di Manggarai dan Manggarai Timur, seharusnya disitulah gubernur memusatkan perhatian dan mendampingi langsung para menteri yang datang”, tegas Marsel Ahang.
Ahang menyebut, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa yang berpusat di laut sekitar 30 km timur Mbay, Kabupaten Nagekoe itu telah menewaskan puluhan korban jiwa, dengan korban jiwa terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai 25 jiwa, dan Manggarai Timur 20 jiwa, disusul Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Selain korban jiwa, BNPB mencatat ratusan bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintah mengalami kerusakan, sementara ribuan warga masih ditempat pengungsian.
Gempa yang terjadi di delapan Kabuaten/Kota terdampak itu turut mendorong sejumlah pejabat kementerian turun langsung ke Flores. Menteri dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kondisi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, turut memberikan keterangan terkait penanganan darurat di tingkat pusat. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan melanjutkan penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana.
Ketua LPPDM Marsel Ahang, juga memertanyakan mengapa gubernur tidak terlihat mendampingi langsung rombongan menteri yang berkunjung ke wilayah dengan tingkat kerusakan dan korban jiwa terparah tersebut, dan menilai hal itu mencerminkan kurangnya kepekaan dalam mengelola prioritas penanganan bencana.
Selain menyoroti sikap gubernur NTT, Ahang juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi penyaluran dana bantuan bencana kepada para korban gempa agar tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan agar pos anggaran tidak lebih banyak terserap untuk biaya operasional panitia atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibandingkan untuk kebutuhan langsung korban.
“Kami minta Kpk tetap memantau dan mengawasi aliran dana bantuan bencana ini. Jangan sampai anggaran lebih banyak habis untuk operasional panitia ketimbang untuk kebutuhan korban yang kehilangan rumah dan sanak keluarga”, tegas Ahang
Pemerintah pusat sendiri kata Ahang, telah menyiapkan dana cadangan yang dikelola BNPB sebesar sekitar Rp. 5 Triliun sebagai pembiayaan awal tanggap darurat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran tersebut masih mencukupi untuk tahap respons darurat, dan pemerintah akan menambah alokasi jika kebutuhan pembiayaan meningkat memasuki tahap rehabilitasi dan rekontruksi.
Ahang menyebut, meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa besaran dana siap pakai BNPB yang tersedia untuk respons cepat di lapanagan, jauh lebih kecil dibanding dana cadangan bencana, sehingga pola pembiayaan bencana dinilai masih bertumpu pada mekanisme reaktif ketimbang skema mitigasi yang lebih terencana.
Pewarta : Dody Pan
