PALI – Pemandangan jalan berlubang tepat di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuai sorotan tajam. Ironi ini mencuri perhatian karena terjadi di depan instansi yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur daerah.
Tokoh masyarakat sekaligus aktivis PALI, Mulyadi alias Singa Abab, angkat bicara lantang. Baginya, kerusakan jalan yang dibiarkan begitu lama tanpa penanganan serius bukan hanya merusak wajah kota, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Ironis, di depan kantor yang seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan infrastruktur, justru jalannya dibiarkan rusak. Jangan tunggu ada korban dulu, baru bertindak,” tegas Mulyadi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa jalan adalah urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. Maka, perbaikan infrastruktur dasar tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Kalau PUTR tidak mampu melakukan perbaikan, maka masyarakat akan bergotong royong. Tapi apakah itu bukan sebuah tamparan bagi pemerintah?” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi oleh tim sekber pali, pada Senin (22/9/2025), Kepala Dinas PUTR PALI, Ir. H. Ristanto Wahyudi, MT, menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami sudah menginventarisasi kerusakan dari Simpang Raja sampai batas Muara Enim dan telah menyampaikan kepada UPTD Bina Marga Provinsi untuk segera diperbaiki. Bahkan, Dinas PUTR PALI pernah membantu penanganan sementara, meski kini kembali rusak,” jelas Ristanto.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas kritik masyarakat. Menurutnya, suara publik menjadi energi untuk terus mendorong agar pihak provinsi segera melaksanakan perbaikan.
Kondisi jalan berlubang di depan Kantor PUTR bukan sekadar soal aspal yang mengelupas. Lebih dari itu, ini adalah simbol bagaimana pembangunan bisa kehilangan roh ketika respons cepat tidak menjadi prioritas.
Kritik masyarakat seperti yang disuarakan Mulyadi bukanlah serangan, melainkan panggilan nurani agar pemangku kebijakan peka dan hadir menjawab kebutuhan dasar rakyatnya. Infrastruktur yang layak bukanlah kemewahan, tetapi hak masyarakat yang harus dijamin negara.
Kini, publik menanti langkah nyata—bukan sekadar janji. Jalan berlubang di depan Kantor PUTR hendaknya menjadi “alarm” bagi pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, bahwa setiap lubang di jalan adalah potensi lubang kepercayaan rakyat terhadap kinerja birokrasi. (SEKBER PALI).
