Muara Enim//SI.com–,Organisasi Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan (GMPP) Kabupaten Muara Enim, menyoroti hasil seleksi lelang jabatan Eselon IIB dilingkungan Pemkab Muara Enim, mengingat jabatan ini sebagai sebuah amanah dan motivasi, serta peningkatan karier bagi ASN, agar semua bisa jadi motor penggerak sekaligus administrator dalam organisasi sebagai pemimpin, harus mampu melakukan komunikasi sosial ke ruang publik, dengan mengetahui serta memahami kondisi masyarakat yang ada didaerah tersebut.
Terkait hal tersebut baru baru ini Pengumuman Resmi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Eselon II B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim dengan Nomor : 821.2 /25 – PANSEL-JPTME/2021 di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada (21/12/2021) dan Uji Kesesuaian (Job Fit) yang diikuti oleh 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Hotel Santika Palembang (29/12/2021) lalu, mendapat sorotan dari Organisasi Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan (GMPP) Muara Enim. Rabu, 12/01/2022.
Hal ini disampaikan Ketua Ormas GMPP Kabupaten Muara Enim oleh Efriansyah tersebut, pihaknya akan terus memantau hasil akhir dari lelang eselon II dan kebijakan yang terjadi setelah Job Fit kemarin (red).
“Kami akan mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah nantinya, karena pada hakekatnya seleksi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadilan (equity), transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan lowong pada JPT sehingga kelak diharapkan PNS yang menduduki jabatan ASN memiliki kompetensi unggul dan mampu bekerja secara profesional,” jelasnya.
Hal ini disampaikan oleh Efriansyah selaku perwakilan sekaligus Ketua dari organisasi tersebut, pihaknya akan terus memantau hasil akhir dari lelang eselon II dan kebijakan yang terjadi setelah Job Fit kemarin (red).
“Kami akan mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah nantinya, karena pada hakekatnya seleksi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadilan (equity), transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan lowong pada JPT sehingga kelak diharapkan PNS yang menduduki jabatan ASN memiliki kompetensi unggul dan mampu bekerja secara profesional,” jelasnya.
Sementara salah satu dari tokoh masyarakat Muara Enim Bahri juga angkat bicara, yang juga selaku penasehat GMPP meyampaikan, Reformasi Birokrasi dalam bidang SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pemerintahan pusat dan daerah yang berorientasi untuk mendukung pembangunan nasional. Pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi, diimplementasikan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang mana Program Percepatan Reformasi.
“Birokrasi diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan promosi terbuka dalam Jabatan Pimpinan ,Kebijakan promosi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan ASN pada hakekatnya, dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadila (equity), transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan lowong sehingga diharapkan PNS yang menduduki jabatan ASN memiliki kompetensi unggul dan mampu bekerja secara profesional.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara semakin mempertegas, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat pembina kepegawaian” tutupnya.
( MU/SI/Tim )
0 Comments