PALI//si.com–Gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang menamakan diri Aliansi 7 LSM PALI Bersatu (AMPB) menggelar pertemuan di kantornya jalan Merdeka Simpang Raja kelurahan Handayani Mulya kecamatan Talang Ubi, Jumat (05/03/21).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi kabupaten PALI saat ini.
Koordinator lapangan AMPB Nurul Fajri mengatakan AMPB akan mengambil sikap untuk meluruskan kembali cita-cita awal tujuan pembentukan kabupaten PALI.
“Dampak pandemi Covid 19 sudah memporak-porandakan perekonomian kita, tetapi diperparah lagi dengan tingginya hutang pemerintah PALI yang mencapai 418 M,” ujarnya saat dibincangi awak media di tempat pertemuan, Jumat (05/02/21).
Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek di kabupaten diduga banyak dikerjakan asal jadi.
“Banyak kita temukan dilapangan kualitas jalan yang buruk, satu dua tahun sudah hancur. Pekerjaan pembangunan kantor bupati banyak diprotes masyarakat,” ungkap dia.
Menyikapi persoalan tersebut AMPB melayangkan surat kepada kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman PALI untuk meminta klasifikasi terkait temuan pekerjaan pembangunan kantor bupati.
“Kita minta pertanggungjawaban dugaan kecelakaan kerja dan klarifikasi pondasi yang diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi pekerjaan,” tegas Nurul Fajri.
Dalam kesempatan itu Nurul Fajri Arinanto didampingi Ketua LSM Tegar Parlevi Saputra, Ketua LSM Lingkungan Hidup Jonson, Ketua LSM Gaib Nurulfalah.
Rilis Resmi Gerakan 2021
