PALI, 5 Mei 2025 — Kegembiraan berubah petaka di SD Negeri 28 Talang Ubi dan empat sekolah lain di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin siang (5/5), setelah puluhan siswa dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Talang Ubi. Mereka diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan bergizi (MBG) yang disalurkan melalui program pemenuhan gizi prioritas nasional.
Para guru pendamping yang panik segera membawa anak-anak ke rumah sakit begitu melihat gejala sakit perut, pusing, hingga muntah-muntah muncul beberapa saat setelah makanan dibagikan. “Kami semua panik, jumlahnya cukup banyak,” ujar seorang guru yang enggan disebut namanya.
Salah seorang siswa yang dirawat mengaku awalnya menikmati makanan tersebut. “Tadi makanannya enak, tapi habis itu perut aku mules, kepala pusing,” bisiknya lemah.
Di IGD, suasana semakin tegang. Puluhan orang tua memadati depan rumah sakit, beberapa menangis histeris menunggu kabar anak mereka. Sementara itu, rumah sakit tampak kewalahan namun tetap berupaya sigap memberikan penanganan medis.
Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, saat ditemui di depan IGD membenarkan insiden ini. “Ada 64 anak dari 5 sekolah yang dilarikan ke rumah sakit. Sebagian besar mengeluhkan sakit perut dan pusing. Penyebab pastinya masih menunggu hasil laboratorium,” ujarnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan PALI belum memberi pernyataan resmi. Pihak penyedia makanan bergizi yang menjadi mitra program juga belum bisa dikonfirmasi.
Menanggapi peristiwa ini. Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH, angkat bicara tegas. Ia mendesak pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Program prioritas seperti ini seharusnya dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kejadian-kejadian berbahaya seperti ini,” kritik Firdaus. Ia menegaskan, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) komprehensif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan.
Peristiwa ini memicu ketakutan masyarakat untuk kedepannya, dan ini memunculkan tanda tanya besar dari masyarakat, di mana pengawasan mutu dari penyedia makanan bergizi ini? Mengapa distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah, yang seharusnya menjadi benteng pemenuhan hak anak atas gizi , justru berubah menjadi ancaman keselamatan? Apakah pihak penyalur hanya mengejar target kuantitas tanpa memastikan kualitas?
Beberapa orang tua siswa mengungkapkan bahwa keselamatan anak-anak seharusnya menjadi prioritas utama. Kejadian ini diharapkan menjadi alarm keras agar tidak terjadi di daerah lain. Program besar tidak boleh sekadar berjalan demi laporan administratif, harus ada jaminan mutu di setiap tahap. Jika penyedia layanan terbukti lalai, transparansi dan pertanggungjawaban publik wajib ditegakkan.
“Kami menanti langkah tegas pemerintah, hasil uji laboratorium yang transparan, dan pengungkapan siapa pihak yang harus bertanggung jawab, karena nyawa dan kesehatan anak-anak bukan sekadar angka statistik proyek gizi nasional.”ujar salah seorang wali siswa yang anaknya sedang dirawat di IGD kepada media ini.(ES)
0 Comments