Jakarta, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dipimpin oleh Kepala Dinas Edy Irwan, SE, M.Si., bersama staf DPMD melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.
Kunjungan ini bertujuan menindaklanjuti beberapa isu penting, di antaranya proses registrasi dua desa persiapan di PALI menjadi desa definitif, penyelesaian sengketa antara perangkat desa dan kepala desa baru sesuai regulasi, serta permasalahan terkait tiga kepala desa dan beberapa perangkat desa di PALI yang telah mengikuti dan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam audiensi yang berlangsung di lantai 4 ruang rapat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dinas PMD PALI disambut hangat oleh pihak Kemendagri. Salah satu pembahasan utama adalah kejelasan regulasi terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam seleksi PPPK.
Berdasarkan surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 2302/B-KB.01.01/SD/J/2025 tanggal 17 Februari 2025, yang ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, dijelaskan bahwa pengadaan PPPK bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah, dan PPPK terikat pada perjanjian kerja yang mewajibkan mereka mencapai target kinerja tertentu.
Merujuk pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), serta Pasal 35 ayat (1), (2), dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PPPK wajib memenuhi target dan beban kerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Jika tidak, mereka dapat diberhentikan.
Selain itu, Surat Kepala BKN Nomor: 5321/B-AU.02.01/SD/CI/2023 tanggal 29 Mei 2023 menegaskan bahwa PPPK tidak boleh merangkap jabatan, termasuk sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa. Hal ini disebabkan oleh potensi terganggunya pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi kewajiban utama PPPK.
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah lulus seleksi PPPK, diwajibkan untuk memilih salah satu jabatan. Jika tetap menjalankan dua peran tersebut, maka dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan PPPK karena dianggap tidak mampu memenuhi target kinerja yang diamanatkan dalam perjanjian kerja.
Larangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mendefinisikan PPPK sebagai pegawai yang diangkat untuk menjalankan tugas pemerintahan, sehingga dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi mengganggu kinerja mereka sebagai aparatur negara.
Kepala Dinas PMD PALI, Edy Irwan, SE, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mensosialisasikan aturan ini kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di PALI. “Kami akan memastikan bahwa semua aparatur desa memahami aturan ini dan mengambil langkah yang sesuai untuk menghindari sanksi,” ujarnya.
Dinas PMD PALI juga berkomitmen untuk mendampingi desa-desa di wilayahnya dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan kelancaran proses administrasi pemerintahan desa, termasuk proses registrasi desa persiapan menjadi desa definitif.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperjelas aturan hukum terkait status kepegawaian di tingkat desa, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten PALI. (ES).
0 Comments