Jambi, – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah. Pada Kamis (28/11/2024) di Kejaksaan Negeri Bungo dan Jumat (29/11/2024) di Kejaksaan Negeri Tebo, Kejati Jambi menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta sosialisasi pencegahan korupsi yang dihadiri oleh berbagai pihak strategis di kedua kabupaten tersebut.
Dipimpin oleh tim Kejati Jambi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh:
1. Mayasari, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jambi.
2. Dr. Robertson, S.H., M.H., Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejati Jambi.
3. Tim Jaksa Pengacara Negara dari Bidang Datun Kejati Jambi.
Mengangkat tema penting mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan ini membahas empat isu utama:
1. Pengadaan barang dan jasa.
2. Peningkatan penerimaan negara.
3. Proses perizinan.
4. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.
Kegiatan ini dirancang untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, adil, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
Sekitar 50 peserta hadir dalam acara ini, yang terdiri dari:
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bungo dan Tebo.
Perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Bungo dan Tebo.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Kepala Perum Bulog Cabang Bungo dan Tebo.
Manajer PT PLN Cabang Bungo dan Tebo. Perbankan, termasuk Manajer PT BRI, PT Bank Mandiri, dan PT BNI di Bungo dan Tebo.
Tujuan Utama Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
Membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, yakni membangun tata pemerintahan yang baik demi Indonesia yang lebih maju.
Kejati Jambi berharap upaya ini mampu memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bungo dan Tebo serta menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk menerapkan good governance sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.
(Si.com Jambi/Red)
