LAHAT – Insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Minggu malam (29 Juni 2025) sekitar pukul 23.14 WIB, memutus akses vital penghubung Kabupaten Lahat dan Muara Enim. Peristiwa ini langsung memantik keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (30/6/2025), Andie menegaskan bahwa keruntuhan jembatan tersebut tak hanya menghambat konektivitas antarwilayah, tetapi juga mengancam denyut perekonomian yang selama ini bergantung pada kelancaran jalur distribusi barang dan mobilitas warga.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Jembatan Muara Lawai bukan sekadar sarana penghubung, melainkan urat nadi ekonomi yang menopang kebutuhan logistik masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Jembatan Muara Lawai, yang dibangun sejak era 1970-an, diketahui telah lama menjadi tulang punggung konektivitas lintas kabupaten di Sumsel. Namun, intensitas kendaraan bertonase berat, khususnya angkutan batubara, diduga menjadi pemicu utama kerusakan hingga runtuhnya struktur jembatan.
Andie menilai insiden ini sebagai alarm keras lemahnya pengawasan dan minimnya regulasi teknis terkait penggunaan dan perawatan infrastruktur strategis.
“Sudah saatnya Gubernur Sumsel bersama jajaran merumuskan regulasi yang lebih tegas, semisal Peraturan Gubernur tentang batas maksimal tonase kendaraan yang diizinkan melintasi jembatan-jembatan vital,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inspeksi rutin oleh instansi teknis seperti Dinas PU Bina Marga agar potensi kerusakan bisa terdeteksi lebih dini, sehingga bencana serupa dapat dicegah.
Terputusnya Jembatan Muara Lawai memaksa kendaraan logistik menempuh jalur alternatif yang lebih panjang dan kurang efisien. Alhasil, distribusi barang kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga bahan bakar ke berbagai daerah sekitar pun terganggu.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat dan pelaku usaha menderita berlarut-larut. Harus ada langkah darurat agar arus barang dan orang kembali normal secepatnya. Perekonomian lokal bisa lumpuh bila penanganan lambat,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan legislatif, DPRD Sumsel berkomitmen mengawal percepatan pembangunan jembatan pengganti, mulai dari solusi penanganan darurat hingga rencana jangka panjang.
Andie juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan tambang, dan instansi teknis. Menurutnya, perusahaan tambang kerap menikmati keuntungan dari infrastruktur publik, tetapi minim kontribusi dalam perawatan.
“Jangan hanya menikmati hasil, tetapi abai terhadap dampak. Kalau perlu, evaluasi mendalam dan sanksi tegas diberlakukan bagi perusahaan yang lalai berkontribusi,” tegasnya.
Ia berharap insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai menjadi momentum perbaikan menyeluruh tata kelola infrastruktur di Sumatera Selatan. “Ini harus jadi titik balik. Kita tak boleh lagi main-main dengan keselamatan publik dan kelancaran ekonomi daerah,” pungkas Andie Dinialdie. (pjs)
