Muara Enim, Sumsel — Ribuan warga Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kini hidup dalam kondisi penuh debu akibat aktivitas angkutan kayu milik PT Musi Hutan Persada (MHP). Tak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun menjadi korban karena harus melintasi jalan berdebu setiap hari dalam perjalanan menuju sekolah.
Akses jalan utama sepanjang kurang lebih 40 kilometer yang menghubungkan Desa Jemenang, Gemawang, Aur Duri, Air Enau, Manunggal Jaya, hingga ke Suban Jeriji itu kini rusak parah, penuh lubang, tanah merah, dan sangat berdebu saat musim kemarau serta berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan tiba.
Menurut tokoh masyarakat setempat, Kardiono, yang akrab disapa Wak Ono, kondisi ini sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. “Anak-anak kami tiap hari berangkat sekolah harus mandi debu. Mereka generasi penerus bangsa, masa harus belajar dalam kondisi seperti ini?” ujarnya penuh keprihatinan, Jumat (8/8/2025).
Ia menyebutkan, bukan hanya anak sekolah, warga yang hendak ke ladang, ke pasar, hingga bayi dan balita di rumah pun turut terdampak. “Rumah-rumah di pinggir jalan tertutup debu. Kami mohon sinergi antara pemerintah provinsi, Pemkab Muara Enim, dan perusahaan-perusahaan seperti PT MHP serta Pertamina Zona 4 Hulu Rokan (Pertamina Limau Field) yang menggunakan jalan ini agar membantu pembangunan pengecoran jalan,” pintanya.
Keluhan masyarakat ini didukung penuh oleh para kepala desa yang tergabung dalam forum kepala desa se-Kecamatan Rambang Niru, di antaranya Kades Arwan Sudianto, Eko Diansyah, Muslim, Ferry Sonovel, Extanius WN, dan Eliyan Micko.
“Kami sepakat dan sangat mendukung perjuangan warga. Kalau permintaan pembangunan jalan ini tidak juga ditanggapi secara serius, maka kami bersama masyarakat siap turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa,” tegas mereka secara kompak.
Kondisi jalan yang parah membuat warga geram. Bahkan, hari ini, warga Desa Aur Duri secara resmi mulai memportal jalan desa, sebagai bentuk protes keras terhadap PT MHP yang dianggap tidak memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang tanahnya mereka lintasi untuk mobilisasi angkutan kayu loging.
Kepala Desa Aur Duri, Muslim, menegaskan bahwa jalan tersebut bukan milik perusahaan, melainkan milik masyarakat yang sudah ada sejak era Pesirah tahun 1970-an.
“Mulai hari ini, PT MHP tidak boleh lagi lewat jalan desa kami. Besok, warga lanjut memportal akses di Kampung 1 dan Kampung 4. Kalau PT MHP tetap ingin beroperasi, silakan buat jalan sendiri dan lakukan pembebasan lahan. Saya sebagai kepala desa siap dukung penuh masyarakat!” tegas Muslim dengan suara lantang.
Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah provinsi, Pemkab Muara Enim, serta perusahaan pemegang izin usaha seperti BUMN dan swasta nasional. Jalan ini adalah akses vital yang menyangkut hajat hidup ribuan warga dari 10 desa di Rambang Niru.
“Jangan biarkan rakyat menderita seperti ini. Jangan biarkan masa depan anak-anak kami dirampas debu dan ketidakpedulian,” tutup Wak Ono dengan nada lirih namun penuh harapan.
Reporter: Nuramin Jafar. Editor : Eddi Saputra, C.IJ
