PALI//SI.com–Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dan Dinas PERKIM mendapat sorotan dari anggota DPRD PALI terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2020.
Dua instansi ini dinilai kurang maksimal dan tidak benar benar matang sesuai dengan perencanaan dalam tata kelola penggunaan keuangan daerah pada tahun 2020 yang lalu.
” Kami harap Pemerintah kabupaten PALI di tahun 2021 ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan bidang infrastruktur,” kata Kristian dihadapan Wakil Bupati PALI.
Hal ini disampaikan Kristian pada saat pandangan umum Fraksi fraksi dalam Rapat Paripurna ke Vlll tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran kabupaten PALI tahun 2020 di gedung Rapat DPRD PALI yang digelar pada Senin (12/7/2021) kemarin.
Dia mengatakan yang paling utama terkait hal ini ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman untuk kegiatan fisik benar-benar dilakukan tahapan perencanaan.
” Pelaksanaan di lapangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, supaya kegiatan tersebut menjadi hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan,” bebernya lagi.
Pada kesempatan itu pula anggota DPRD fraksi PDIP ini menyampaikan persoalan Desa Persiapan yang ada di kabupaten PALI, menurutnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah sesuai peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Permasalahan mengenai desa dan desa persiapan sudah banyak yang sudah habis masa jabatannya, kiranya perlu direncanakan secara matang dan terencana pemilihan kepala desa, mulai tahapan seleksi sampai penetapan calon kepala desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD PALI Irwan ST tersebut, dihadiri oleh 13 orang anggota dari 25 anggota DPRD yang ada, juga dihadiri Wakil Bupati PALI Drs.H.Soemarjono berserta OPD dan tamu undangan lainnya.
Tim.
