MUARA ENIM – Ribuan warga Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan akan digelar pada Kamis, 7 Agustus 2025. Aksi ini akan dipusatkan di depan Kantor PT. Musi Hutan Persada (MHP) Unit 4 Cabang serta di sejumlah titik strategis di wilayah desa setempat.
Aksi yang dipimpin oleh Anggi Sagita dan Wansah sebagai koordinator lapangan ini, dirancang bukan hanya sebagai bentuk penyampaian aspirasi, namun juga akan disertai dengan penutupan akses jalan khusus kendaraan PT MHP, termasuk pemasangan portal dan blokade terhadap jalur yang dianggap bermasalah dan menyudutkan hak-hak masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, warga menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada pihak perusahaan, yaitu:
1. PT. MHP dianggap mengklaim sepihak jalan desa sebagai milik perusahaan. Padahal menurut warga, jalan tersebut telah eksis sejak tahun 1980 dan dibangun secara swadaya oleh masyarakat, bahkan sebelum Desa Aur Duri berdiri resmi. Jalan ini merupakan hasil hibah tanah masyarakat yang dulunya masih bagian dari Kampung II Desa Muara Niru.
2. Pembangunan jalan oleh PT MHP sepanjang 4 kilometer dianggap tidak tuntas. Pihak perusahaan hanya melakukan perbaikan di beberapa titik (spot), tanpa menyelesaikan pengerasan secara menyeluruh sebagaimana janji sebelumnya.
3. Gagalnya realisasi pembukaan akses jalan usaha tani. Jalan yang sedianya akan membuka konektivitas warga ke kebun-kebun mereka sudah disepakati sejak 2024 dan telah disurvei pada Februari 2025, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari PT MHP.
4. Pengabaian terhadap usulan pembangunan jalan setapak. Usulan masyarakat untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 800 meter di kawasan padat penduduk telah diajukan melalui proposal pada 2022 dan 2023, namun hingga kini belum mendapat tanggapan atau realisasi dari perusahaan.
Kepala Desa Aur Duri, Muslim, saat dikonfirmasi media, membenarkan adanya rencana aksi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa surat pemberitahuan aksi telah dikirim oleh koordinator ke Polres Muara Enim dan diterima langsung oleh pihak Intelkam.
“Saya dengar info surat pemberitahuan sudah dikirim dan langsung disampaikan ke Kanit Intel oleh koordinator aksi,” ungkap Muslim saat ditemui, Jumat (1/8/2025).
Tak hanya membenarkan, Kades Muslim juga menyatakan dukungan penuh terhadap aksi damai masyarakatnya.
“Kami sebagai pemerintah desa sangat mendukung. Bahkan kami siap memberikan dukungan secara moril dan logistik bila aksi ini memang murni untuk kepentingan masyarakat umum,” tegasnya.
Namun ia menekankan bahwa unjuk rasa harus berjalan damai, tanpa ada tindakan anarkis. Ia mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang, selama tidak mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas.
“Kita ini sudah merdeka, bukan lagi hidup di zaman penjajahan. Tapi jangan sampai aksi ini ternodai dengan perilaku anarkis,” tegasnya penuh semangat.
Dalam bincang santai bersama awak media, salah satu koordinator aksi menyampaikan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk evaluasi terhadap PT MHP sekaligus sinyal kuat kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk bersikap lebih tegas terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
“Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan produksi, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pemerintah juga harus tegas dalam mengatur dan menertibkan perusahaan agar turut memberikan akses dan pemberdayaan kepada rakyat,” ujar koordinator aksi yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda di desa tersebut.
Ia pun menekankan pentingnya hubungan sosial yang sehat antara perusahaan dan masyarakat lokal. Menurutnya, perusahaan harus menghormati eksistensi masyarakat yang telah lama hidup dan membangun wilayah tersebut, bahkan jauh sebelum perusahaan masuk.
“Kita bangsa Indonesia sudah merdeka. Tidak ada milik negara atau milik perusahaan—yang ada adalah milik rakyat. Karena tanpa rakyat, tidak akan ada negara, tidak akan ada perusahaan,” tuturnya sambil tersenyum ramah kepada awak media.
Pernyataan ini senada dengan yang diungkapkan Kades Muslim, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kades se-Kabupaten Muara Enim.
Rencana unjuk rasa warga Aur Duri ini menjadi potret nyata bagaimana masyarakat desa kini semakin sadar akan hak dan peran mereka dalam pembangunan wilayah. Ketika jalur musyawarah tak kunjung menemui hasil, warga akhirnya memilih jalan konstitusional untuk menyuarakan aspirasi.
Diharapkan, baik PT MHP maupun Pemerintah Daerah dapat menanggapi dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga konflik tidak berkepanjangan dan hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar tetap harmonis. Jika tidak, maka blokade jalan yang direncanakan bisa menjadi simbol perlawanan yang lebih besar di masa mendatang.
(Laporan: Nuramin Jafar)
