OKI—Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau standar pelayanan minimum Jalan Tol Kayuagung-Palembang.
Dari kunjungan itu ditemukan banyak ketidak pemenuhan terhadap standar minimal yang jadi kewajiban operator.
“Kita mendengar keluhan masyarakat terhadap jalan tol Kayuagung-Palembang. Setelah dilewati langsung, apa yang dirasakan masyarakat itu semuanya nyata,”terang Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw di Kayuagung, Kamis, (3/7/2025).
Karena itu sambung dia, ada kesalahan dalam perencanaan awal terutama pembangunan jalan tol di atas tanah rawa tersebut.
“Bisa jadi aspek konstruksi jalan diatas rawa itu mungkin tidak dipenuhi. Maka dilihat sekarang jalan itu begitu bergelombang dan rusak parah.” Terang dia.
Pemenuhan SPM menurut Robert merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena menyangkut hak pengguna jalan dan kewajiban penyelenggara.
“Kebijakan SPM ini tidak boleh dikompromikan, karena ini adalah hak pengguna yang sudah membayar tarif tol, dan di sisi lain adalah kewajiban BPJT untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan oleh regulator,” ujar dia.
Komisi V DPR RI juga menyoroti operasional exit Tol Jejawi yang sampai saat ini belum dibuka.
“Padahal sudah selesai sejak 2021 lalu dan berbarengan dengan tol ini dibuka.” Mengapa ini belum bisa dibuka padahal tol ini sudah lama diresmikan,”tanya Anggota Komisi V DPR RI,Adian Napitupulu.
Adian juga meminta Exit Jejawi di buka dan perbaikan 42 km harus bisa selesai dalam waktu 1 tahun.
“Kalau diselesaikan dalam waktu dua tahun itu perbaikan menggunakan cangkul atau alat berat, sudah banyak teknologinya agar perbaikan cepat selesai, imbuhnya.
Sementara Ishak Mekki anggota Komisi V DPR RI mengatakan dirinya tau persis proses pembangunan jalan tol ini.
“Awalnya tol ini rencananya adalah jalur alternatif yang menghubungkan Kayuagung – Palembang. Lalu ada pembangunan jalan tol trans Sumatera diambil oleh BUMN.” Jelas mantan Bupati OKI itu.
Kontruksi tol yang berada diatas rawa tambah Ishak memang menjadi tantangan.
“Metode Vacuum Consolidation Methode (VCM) yang digunakan untuk mengatasi masalah tanah lunak dan mempercepat proses konstruksi. Ternyata tidak efektif di ruas jalan tol ini.” Jelas Ishak
Untuk itu tambahnya pihak pengelola harus melakukan rekontruksi jalan tol sepanjang 42 km tersebut.
Sementara Bupati OKI, H. Muchendi mengusulkan pembangunan Fly Over atau underpast di pintu tol Kayuagung simpang celikah yang kondisinya saat ini juga mengkhawatirkan.
“Pintu tol itu bertemu langsung dengan jalan kabupaten dan jalan lintas timur Sumatera tanpa ada pembatas. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna kami mengusulkan dibangun fly over atau under past di simpang celikah,” jelas Muchendi.
Muchendi juga menyampaikan keluhan masyarakat terhadap kondisi exit tol celikah yang gelap gulita di malam hari dan banyaknya kendaaran besar yang parkir sembarangan di pinggir jalan.
“Kami sudah panggil pihak pengelola, tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut,” terang Muchendi
Pada kesempatan itu Muchendi juga meminta pihak Hutama Karya untuk menjamin pembangunan exit Mesuji di Mataram Jaya.
.
“Pemda sudah menganggarkan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Kami minta pihak HK menjamin pembangunan exit tol Mesuji,” tutupnya.**(PJS)***.
