PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Komplek Kantor Bupati PALI, Senin (21/10/2025) pukul 14.00 WIB.
Dalam pertemuan resmi tersebut, Bupati PALI Asgianto, ST, diwakili oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, yang hadir dan memimpin langsung jalannya rapat. Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah (Setda), Sekretaris Dewan (Setwan), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Talang Ubi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Turut hadir pula unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI yang berperan penting dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Kegiatan entry meeting ini merupakan langkah awal pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan daerah untuk Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya yang penuh makna, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, menyampaikan bahwa kehadiran tim pemeriksa dari BPK adalah bagian dari proses pembelajaran dan introspeksi bagi Pemerintah Kabupaten PALI dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Ia menegaskan, pemeriksaan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, melainkan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kinerja setiap perangkat daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK. Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan cerminan dari integritas pemerintahan yang melayani rakyat dengan tulus,” ujar Wabup dengan nada tegas namun penuh kebijaksanaan.
Wabup juga menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan keuangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh OPD agar laporan keuangan daerah tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mencerminkan semangat pembangunan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
“Saya ingin semua kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab PALI bekerja dengan niat tulus dan jujur. Mari kita jadikan pemeriksaan ini sebagai bentuk pengawasan yang positif. Kita belajar, kita benahi, dan kita tingkatkan. Karena yang kita kelola bukan sekadar angka, tapi amanah rakyat PALI,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten PALI selama ini telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan. Terbukti, beberapa tahun terakhir Pemkab PALI berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerahnya.
Melalui entry meeting kali ini, Wabup Iwan Tuaji berharap agar capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan dengan memperbaiki setiap aspek pengelolaan keuangan di semua sektor.
“Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bukti bahwa kita berada di jalur yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah mampu menjaga semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dikelola,” ungkap Wabup.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan yang terus memberikan arahan dan masukan konstruktif bagi Pemkab PALI dalam memperbaiki sistem keuangan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan bukan sekadar untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan agar setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki dasar keuangan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, rapat entry meeting ini juga menjadi momentum bagi Pemkab PALI untuk memperkuat pengawasan internal dan sistem pelaporan keuangan yang lebih modern dan digital. Melalui BPKAD, Pemkab PALI berupaya mengoptimalkan penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, sehingga setiap proses pencatatan dan pelaporan anggaran dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan.
Wabup menegaskan, sinergi antar-OPD sangat diperlukan agar data keuangan daerah selalu terbarui dengan baik dan siap untuk diaudit kapan pun. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran bukan sekadar tanggung jawab teknis, tetapi juga moral, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap rupiah yang kita kelola adalah kepercayaan rakyat. Maka dari itu, kita harus memastikan bahwa semua kegiatan yang didanai oleh APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat PALI. Mari jadikan setiap pemeriksaan ini sebagai cermin untuk memperbaiki diri dan memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, tim dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap terbuka dan kooperatif Pemkab PALI selama ini. Pihak BPK menilai, PALI termasuk salah satu daerah yang memiliki respon cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
Kerja sama yang baik antara BPK dan Pemerintah Kabupaten PALI ini diharapkan terus berlanjut, sehingga setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Melalui arahannya, Wabup Iwan Tuaji juga mengajak seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten PALI untuk memperkuat etos kerja, menjunjung tinggi profesionalisme, dan mengutamakan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Kita ingin membangun PALI bukan hanya dengan infrastruktur yang megah, tetapi juga dengan sistem pemerintahan yang berintegritas. Pemeriksaan BPK ini adalah bagian dari proses menuju pemerintahan yang akuntabel dan humanis, di mana setiap kebijakan lahir dari tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tuturnya dengan penuh keyakinan.
Rapat entry meeting antara Pemerintah Kabupaten PALI dan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan ini berakhir dengan semangat kebersamaan dan tekad kuat untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH, menutup pertemuan dengan pesan moral yang menyentuh dan penuh makna.
“Keuangan yang bersih mencerminkan pemerintahan yang bermartabat. Pemerintah Kabupaten PALI tidak hanya bekerja untuk angka-angka di laporan, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita jaga amanah ini dengan sepenuh hati.”
Dengan semangat itu, Pemkab PALI di bawah kepemimpinan Bupati Asgianto, ST, dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH, terus melangkah mantap menuju pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemeriksaan keuangan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan terpercaya — sebagaimana cita-cita besar Kabupaten PALI: “Membangun dengan Hati, Melayani dengan Tulus.”
(Eddi Saputra./ADV).
