PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab PALI mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi Aksi Digitalisasi Layanan Publik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama Pemerintah Daerah” yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini diikuti secara daring oleh sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Inspektur Kabupaten PALI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Talang Ubi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Dinas Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati PALI Asgianto, ST dan Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji, SH diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI, Kartika Yanti, SH, MH, yang juga memimpin jajaran perangkat daerah dalam mengikuti rapat koordinasi dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten PALI.
Sekda Kartika Yanti menyampaikan pesan Bupati dan Wakil Bupati PALI bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat integritas birokrasi dan mempercepat digitalisasi layanan publik. “Pemerintah Kabupaten PALI menyambut baik dan mendukung penuh agenda yang diinisiasi oleh KPK RI ini. Digitalisasi bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang komitmen moral kita untuk memberikan layanan publik yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kartika menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati PALI menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap lini pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi menjadi pintu gerbang menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. “Melalui transformasi digital, kita berharap seluruh pelayanan publik di Kabupaten PALI semakin mudah diakses oleh masyarakat, cepat, tepat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan misi Pemkab PALI untuk membangun pemerintahan yang profesional serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.
Dalam arahannya, KPK RI melalui kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terutama di sektor pelayanan publik. Digitalisasi menjadi salah satu strategi kunci dalam menutup celah terjadinya penyimpangan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efisiensi birokrasi.
Kepala Disdukcapil PALI, Darma, SE., MM, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai inovasi digital, seperti layanan administrasi kependudukan berbasis daring yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen penting tanpa harus datang ke kantor. “Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami mendukung Stranas PK dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP PALI menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat proses perizinan secara online melalui sistem yang terintegrasi dengan pusat. Dengan demikian, investor maupun pelaku usaha lokal dapat merasakan kemudahan dalam memperoleh izin tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Sekda Kartika Yanti dalam kesempatan itu juga menambahkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal sistem, tetapi juga perubahan mindset dan budaya kerja ASN. “Kita ingin setiap aparatur memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk bekerja dengan jujur, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Karena di era digital, semua langkah kita akan terekam dan terukur,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga menyampaikan harapan Bupati dan Wakil Bupati agar kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. “Kegiatan yang difasilitasi KPK RI ini hendaknya tidak berhenti pada tataran rapat koordinasi semata, tetapi ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Kami ingin setiap OPD di Kabupaten PALI mampu menunjukkan hasil konkret dalam meningkatkan layanan publik berbasis digital,” katanya.
Lebih jauh, Sekda juga menekankan bahwa Pemkab PALI akan terus memperkuat sinergi antarinstansi serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan digitalisasi berjalan efektif. “Kami percaya, digitalisasi layanan publik yang terintegrasi akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab PALI menegaskan keseriusannya dalam mendukung Stranas PK sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.
Dengan dukungan penuh dari Bupati Asgianto, ST, dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH, serta koordinasi yang solid di bawah kepemimpinan Sekda Kartika Yanti, SH, MH, Pemerintah Kabupaten PALI optimistis dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang modern, transparan, dan bebas dari praktik korupsi—demi terciptanya pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat. (Eddi Saputra./ADV).
