PALI, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-7 dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PALI pada Senin pagi (23/06/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH. Turut hadir 21 anggota dewan, Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya dari berbagai kecamatan dan instansi vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Tanah Abang H. Darmawan, SH, yang berhalangan hadir, diwakili oleh Sekretaris Camat Tanah Abang, Mustar Alimin, SH. Ia hadir didampingi oleh Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Tanah Abang, Min Ibadika Solihin, SH.
Kehadiran perwakilan dari Kecamatan Tanah Abang ini menunjukkan bentuk dukungan nyata terhadap proses transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Kehadiran mereka juga menjadi bagian penting dari sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, demi menyukseskan program-program pembangunan yang berkelanjutan.
Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH dalam sambutannya menegaskan pentingnya rapat paripurna ini sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran sebelumnya.
“Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun 2024. DPRD memiliki kewajiban untuk menelaah, memberi masukan, dan memberikan catatan-catatan strategis demi perbaikan tata kelola pemerintahan di tahun-tahun berikutnya,” ungkap Ubaidillah.
Sementara itu, laporan LPJ yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI merinci capaian-capaian program prioritas, realisasi anggaran, hingga kendala-kendala teknis yang dihadapi selama tahun anggaran 2024. Sejumlah capaian di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam laporan tersebut.
Sekda PALI menekankan bahwa seluruh pelaksanaan program telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta berorientasi pada hasil.
“Kami berupaya maksimal dalam mewujudkan program prioritas yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Namun kami menyadari, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki ke depan,” ujar Sekda.
Pihak legislatif melalui juru bicara fraksi-fraksi juga menyampaikan pandangan umum yang beragam, mulai dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah, hingga sorotan terhadap program yang belum optimal. Beberapa fraksi meminta agar Pemkab PALI lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi desa.
Kecamatan Tanah Abang sebagai salah satu wilayah yang turut menyampaikan aspirasi melalui keterwakilannya, menyambut baik semangat evaluasi ini. Sekcam Mustar Alimin, SH menilai bahwa proses evaluasi ini menjadi cerminan demokrasi yang sehat.
“Kami dari Kecamatan Tanah Abang memberikan apresiasi atas terselenggaranya rapat ini. Evaluasi kinerja pemerintah merupakan langkah penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Harapan kami, semua masukan yang disampaikan hari ini dapat menjadi pijakan untuk kebijakan yang lebih baik ke depan,” ujarnya usai rapat.
Min Ibadika Solihin, SH, yang turut mendampingi, menambahkan bahwa pihak kecamatan selalu siap bersinergi dengan Pemkab dan mendukung setiap arahan dari DPRD untuk menyempurnakan pelayanan publik di tingkat bawah.
Dengan selesainya rapat paripurna ini, DPRD PALI akan menyusun rekomendasi secara resmi yang akan disampaikan kepada Bupati PALI sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan administratif. Rekomendasi ini akan menjadi landasan bagi evaluasi internal pemerintah dan penyesuaian program kerja di tahun anggaran berikutnya.(ES).
