Bangka Selatan, saranainformasi.com – Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Bangka Selatan Muhidin memberikan klarifikasi dan menyikapi konflik baru-baru ini dengan beberapa rekan media di Bangka Selatan terkait anggaran berupa uang transportasi senilai Rp170.000,- pada saat acara Rapat Evaluasi Pemilihan Umum tahun 2024 di Grand Marina Hotel Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (26/6/2024) kemarin.
Dalam memberikan klarifikasi di ruang kerjanya, Rabu (02/07/2024) Muhidin mengatakan, Kejadian prihal tersebut pihak KPU Bangka Selatan menilai hanya Mis komunikasi saja.
“Untuk kegiatan yang kita laksanakan pada tanggal 26 Juni kemarin itu merupakan evaluasi kegiatan pemilihan umum tahun 2024 kemarin. Disitu kami undang lembaga, organisasi dan semua ormas yang kami tau serta organisasi pers, memang untuk tamu undangan kami fasilitasi dengan uang transport senilai Rp170 ribu dan itu diperbolehkan aturannya,” ujarnya.
Disinggung terkait anggaran dari mana yang dikeluarkan KPU Basel untuk transportasi tersebut, lanjut Muhidin mengatakan.
“Ya kalau acaranya anggaran Pilkada ya dari anggaran Pilkada, kalau anggarannya dari Pemilu ya dari anggaran Pemilu seperti acara evaluasi kemarin bersumber dana dari APBN,” kata Muhidin.
Disinggung kembali apakah sudah berlaku adil terkait organisasi kewartawanan yang hanya segelintir orang yang di undang dan apakah hal tersebut sudah berlaku adil dengan wartawan lainnya yang tidak di fasilitasi ? Sebab tugas pokok fungsi pers itu sama dalam melaksanakan tugas peliputan.
Terkait hal tersebut awak media gashnews.com mengacu kepada komitmen Muhidin sewaktu di D Fortune Cafe kemarin berharap kepada rekan-rekan media di Bangka Selatan mengawali dan bersinergi dengan KPU Bangka Selatan dalam prihal liputan .
“Jadi begini kegiatan segmen pada saat itu mengundang Forkopimda dan Ormas jadi kita mengundang organisasinya bukan Pers nya,” ucap Muhidin.
“Kalau untuk pada hari itu merupakan kegiatan evaluasi kemudian penyampaian bentuk apresiasi kami kepada Lembaga-lembaga Forkopimda terkait kegiatan pemilu tahun 2024 kemarin tentunya kami juga mengundang media. Dan para media dalam hal ini organisasinya bukan perorangnya,” beber Muhidin.
Dipertanyakan kembali oleh awak media, seperti apa sih pak pertanggung jawabannya penerima Terkait uang transportasinya ? Namun disini Muhidin belum bisa menjelaskan ia menyarankan ke sekretariatnya.
Menarik kesimpulan di atas terkait jawaban Muhidin, anggaran yang dikucurkan oleh Negara melalui dana APBN menurut dirinya diperbolehkan namun ada hal yang menurut awak media gashnews.com hal tersebut tidaklah adil, lantaran sesuai dengan komitmen Muhidin sewaktu acara di D Fortune Cafe kemarin berharap kepada seluruh media di Basel agar mengawal bersama KPU Basel terkait pemberitaan.
Mengenang stegmen yang dilontarkan oleh Muhajiroh selaku Kasubag Parmas KPU Basel kepada beberapa awak media yang hadir pada hari itu terkesan miris dan aneh bin ajaib.
“Boleh liputan tapi tidak di fasilitasi dan juga mengatakan saya Muhajiroh Kasubag Parmasnya Silahkan di foto atau mau di ini silahkan,” Tantang Muhajiro kepada awak media
(*/Red/Tim)
0 Comments