JAKARTA –Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, S.E., M.M., menegaskan komitmennya dalam mengawal kelanjutan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Sumatera Selatan. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada Selasa (8/7/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Andie menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan proyek strategis bernilai triliunan rupiah ini berjalan sesuai target. Ia menekankan, bendungan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi kunci ketahanan pangan, pengendalian banjir, pasokan air baku, hingga potensi pembangkit energi ramah lingkungan bagi masyarakat Sumsel.
“Kami ingin memastikan semua tahap berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat mutu. Bendungan Tiga Dihaji adalah investasi masa depan untuk kesejahteraan rakyat Sumsel,” tegas Andie di hadapan jajaran Ditjen SDA Kementerian PUPR.
Dalam pertemuan tersebut, Andie juga mendorong terjalinnya sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga legislatif. Ia menyebut, hambatan seperti pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur penunjang harus segera dituntaskan agar tidak mengganggu progres fisik.
“Proyek ini harus jadi contoh nyata bagaimana sinergi pemerintah pusat dan daerah berjalan. Jangan sampai rakyat kecewa karena lambannya realisasi di lapangan,” ujarnya.
Matius Tangyong, perwakilan Subdit Wilayah I Ditjen SDA, menjelaskan progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sudah mencapai 58,14% hingga Juli 2025. Dari delapan paket pekerjaan utama, enam di antaranya hampir rampung. Namun demikian, masih ada persoalan krusial seperti pembebasan lahan jalan akses seluas 1,85 hektare yang ditargetkan rampung maksimal pada 2029.
Bendungan ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan nasional, termasuk kemandirian pangan dan energi. Manfaat bendungan pun dinilai sangat vital, mulai dari pengendalian banjir, irigasi pertanian di Daerah Aliran Sungai (DAS) Komering, penyediaan air bersih, hingga potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Meski menjanjikan manfaat besar, pembangunan bendungan ini tidak lepas dari tantangan. Kondisi geografis berupa lahan rawan longsor sempat beberapa kali menghambat konstruksi. Untuk itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi syarat mutlak agar proyek tidak tersendat.
Ketua DPRD Sumsel dengan lantang mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main dengan harapan masyarakat. Ia menegaskan, DPRD Sumsel akan terus mengawasi agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.
“Kita tidak mau rakyat menunggu terlalu lama. Bendungan ini harus memberi dampak nyata bagi petani, pasokan air bersih, hingga membuka peluang wisata dan energi hijau,” kata Andie.
Menutup kunjungan kerjanya, Andie Dinialdie menegaskan DPRD Sumsel hadir bukan sekadar sebagai pengawas formal, melainkan motor penggerak agar pembangunan strategis tetap berjalan sesuai rencana. Ia memastikan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan akan rutin dilakukan untuk memantau progres.
“Legislatif akan terus mengawal. Kami ingin bendungan ini jadi bukti bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.**PJS**#
