PALI – Langit biru cerah menaungi Lapangan Gelora November, Komperta, Kecamatan Talang Ubi, Minggu pagi (17/8/2025). Ribuan pasang mata menunduk khidmat ketika merah putih perlahan dikibarkan, menandai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun, usai detik-detik bersejarah itu, suasana berubah menjadi penuh haru. Di hadapan Bupati PALI Asgianto, dua perempuan paruh baya menerima santunan masing-masing sebesar Rp42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Mereka adalah istri dari anggota BPD Desa Tanah Abang Jaya dan istri dari Pemangku Adat Desa Perambatan, yang suaminya telah berpulang karena sakit.
Air mata tak mampu mereka bendung. Bukan semata karena kehilangan, tetapi juga rasa syukur—bahwa perjuangan mendiang suami mereka dihargai negara, dan ada kepastian perlindungan yang meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
Di balik momen itu, ada sosok yang jarang disorot publik, namun menjadi motor penggerak agar program mulia ini benar-benar dirasakan hingga pelosok desa: Edy Irwan, SE, M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten PALI.
Dengan nada penuh keyakinan, Edy Irwan menjelaskan bahwa saat ini seluruh perangkat desa, non-perangkat desa, hingga tenaga kerja rentan di PALI sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen Bupati PALI, dan DPMPD hadir di garda terdepan untuk memastikan setiap masyarakat desa terlindungi. Sampai saat ini, sudah lebih dari 10.000 orang yang kami daftarkan,” tegasnya.
Bagi Edy Irwan, perlindungan sosial bukan sekadar administrasi program, melainkan bagian dari ruh pembangunan desa. Baginya, desa bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang rasa aman bagi setiap warganya, terutama saat menghadapi risiko yang tak pernah bisa diduga: sakit, kecelakaan, hingga kematian.
Apresiasi juga datang dari Jaka Satria, Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim. Ia menilai kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyat kecil.
“Kami akan memberikan pelayanan terbaik. Program ini sangat pro-rakyat, karena memberi kepastian perlindungan tidak hanya bagi pekerja formal, tapi juga pekerja rentan di desa,” ujarnya.
Dengan iuran Rp16.800 per bulan per orang, manfaat yang didapat begitu besar: santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar Rp48 juta ditambah Rp10 juta untuk biaya pemakaman, santunan Rp42 juta bila meninggal di luar kecelakaan kerja, biaya pengobatan hingga sembuh, bahkan beasiswa total Rp174 juta untuk dua anak bila peserta meninggal dunia.
Angka-angka ini mungkin terdengar matematis, namun bagi keluarga yang ditinggalkan, nilainya jauh melampaui materi: sebuah pegangan hidup, rasa dihargai, dan secercah harapan untuk masa depan anak-anak.
Santunan yang diserahkan pada HUT RI ke-80 ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi simbol bahwa di usia kemerdekaan yang matang, pemerintah hadir dalam bentuk nyata.
Edy Irwan menyadari, tugasnya di DPMPD bukan hanya membina administrasi desa, tetapi juga merawat jiwa-jiwa masyarakat agar merasa terlindungi. “Kami ingin setiap keluarga di desa merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ada negara yang melindungi, ada pemerintah yang peduli,” ucapnya lirih namun penuh makna.
Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, kepedulian itu menjadi narasi lain yang membuat banyak orang terdiam. Bahwa pembangunan desa tidak hanya tentang jalan mulus atau gedung megah, tetapi juga tentang rasa aman bagi setiap kepala keluarga.
Dan di balik itu, ada seorang kepala dinas yang bekerja tanpa banyak gembar-gembor, namun hasilnya nyata: perlindungan yang benar-benar sampai ke pintu rumah masyarakat desa.(35).
