PALI – Dalam beberapa pekan terakhir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tak hanya diramaikan oleh aktivitas pembangunan. Di warung kopi, di pasar, di acara keluarga, hingga di grup WhatsApp warga, satu topik hangat jadi perbincangan, pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang disebut-sebut menelan anggaran Rp12 miliar.
Isu ini merebak cepat, dipicu oleh pemberitaan di berbagai media mengatasnamakan masyarakat Pali yang menyoroti nilai pengadaan tersebut.
Di mata sebagian masyarakat, angka Rp12 miliar terasa fantastis, apalagi jika diasumsikan hanya untuk dua unit kendaraan.
Namun, seperti banyak polemik di era digital, angka ini terlanjur beredar tanpa konteks lengkap. Persepsi publik pun terbentuk, opini terbelah, dan prasangka mulai bermunculan disebabkan belum ada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang.
Bermula dari publikasi data APBD 2024, sejumlah media menyoroti pos belanja modal kendaraan dinas dengan nilai Rp12 miliar. Tanpa penjelasan rinci, informasi itu diartikan seolah-olah seluruh dana hanya dialokasikan untuk dua kendaraan pejabat daerah.
Tak lama, isu ini berkembang liar. Di media sosial, komentar warganet membanjir, dari yang menyindir, mempertanyakan, hingga memprotes. Di dunia nyata, perbincangan tak kalah panas dari meja kopi di pinggir jalan sampai ruang obrolan komunitas.
Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, S.H., akhirnya buka suara. Ia menegaskan, masyarakat berhak tahu fakta yang utuh, bukan potongan informasi yang menyesatkan. “Anggaran mobil dinas itu sudah masuk dalam APBD 2024 dan dibahas jauh sebelum Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang menjabat,” jelas Ubaidillah, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, DPRD sudah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat pembahasan APBD 2024. Prosesnya terbuka, melalui mekanisme resmi, dan tidak dilakukan mendadak apalagi diam-diam.
“Kalau dibaca lengkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-nya, akan kelihatan jelas peruntukannya. Nominal itu mencakup pengadaan mobil tamu, kendaraan operasional, dan kebutuhan penunjang lainnya. Jadi tidak bisa disimpulkan hanya untuk dua mobil,” tegasnya.
Orang nomor satu di jajaran legislatif Kabupaten Pali ini menegaskan pentingnya memberikan informasi lengkap agar tidak menyesatkan. Karena itu bukan Usulan Pemerintahan Sekarang. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah sumber usulan anggaran ini.
“Anggaran itu muncul dari evaluasi Gubernur Sumatera Selatan. Pada saat usulan diajukan, Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang bahkan belum dilantik. Jadi jelas, bukan mereka yang mengusulkan,” kata Ubaidillah.
Ia menekankan, tujuan klarifikasi ini bukan untuk membela pihak tertentu, melainkan agar informasi yang beredar di publik benar-benar sesuai fakta.
“Kita ingin informasi yang beredar itu utuh. Jangan sampai potong-potong sehingga menimbulkan salah paham,” pungkasnya.
Bagi yang belum memahami, pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk kendaraan dinas, tidak dilakukan secara spontan. Ada tahapan panjang yang dilalui:
1. Inventarisasi kebutuhan oleh OPD terkait.
2. Pembahasan internal oleh TAPD.
3. Sidang pembahasan APBD bersama DPRD.
4. Evaluasi dan persetujuan Gubernur.
5. Penetapan APBD melalui perda.
6. Pelaksanaan pengadaan sesuai mekanisme lelang atau e-purchasing.
Artinya, setiap pos anggaran, termasuk Rp12 miliar untuk kendaraan dinas dan operasional, adalah hasil proses resmi yang diaudit dan disetujui di banyak tingkatan.
Soal pemerintah Kabupaten Pali sebelumnya. Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, menegaskan bahwa pemerintahan sekarang memandang warisan pembangunan dari periode sebelumnya sebagai bekal, bukan beban.
“Setiap masa kepemimpinan pasti meninggalkan warisan, baik yang positif maupun yang perlu disempurnakan. Kami tidak menilai masa lalu dengan kritik semata. Warisan itu adalah bekal, dan bersama Bupati Asgianto kami berkomitmen memperbaiki kekurangan demi kemajuan bersama,” ujar Iwan.
Politisi Partai NasDem ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin terdahulu seperti Heri Amalindo dan Soemarjono, yang telah meletakkan pondasi kokoh bagi PALI.
Iwan Tuaji menyebutkan beberapa warisan pembangunan yang kini tinggal dilanjutkan:
1. Gedung DPRD PALI – Hampir rampung, tinggal melengkapi fasilitas pendukung.
“Kami berterima kasih kepada Pak Heri karena kami tinggal melanjutkan,” katanya.
2. Rumah Sakit Daerah – Sudah memasuki tahap akhir pembangunan.
“Alhamdulillah, rumah sakit sudah hampir selesai. Pemerintah sekarang tidak membangun dari nol,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Iwan memberi penghormatan khusus kepada mantan Bupati Heri Amalindo. “Kami sangat menghormati dan berterima kasih kepada Pak Heri Amalindo atas pondasi yang kuat yang beliau letakkan. Fondasi itu kini menjadi pijakan penting bagi pemerintahan Pak Asgianto untuk melompat lebih jauh,” tutur Iwan.
Kesimpulan
1. Fakta harus disampaikan utuh, tidak boleh dipotong agar tidak menyesatkan pembaca.
2. Proses penganggaran pemerintah adalah tahapan panjang, tidak bisa diubah sesuka hati.
3. Perhatikan dengan akal sehat. Duluan Anggaran atau duluan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pali dilantik?
4. Kesinambungan pembangunan adalah kunci kemajuan—pemimpin baru harus melanjutkan yang baik dan menyempurnakan yang kurang.
Dengan pemahaman ini, publik bisa melihat bahwa Rp12 miliar tersebut bukan hanya untuk dua mobil pejabat, melainkan bagian dari paket pengadaan kendaraan dan operasional yang sudah dianggarkan jauh sebelum pemerintahan sekarang.
Dan yang terpenting, pembangunan PALI terus berjalan di atas pondasi yang kokoh, menuju visi yang lebih tinggi demi kesejahteraan rakyat.
(35).
