Ruteng, NTT//SI.com- Polemik Elias Ndala, salah satu Tenaga Kesehatan yang diberhentikan Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit pada bulan Maret 2024 lalu terus bergulir. Elias kembali menyuarakan kekecewaannya setelah dinyatakan tidak lolos dalam seleksi pemberkasan PPPK.
Elias Ndala yang sudah mengabdi selama 14 tahun di Puskesmas Wae Codi merasa aneh karena tidak pernah menerima surat teguran atau SP selama massa pengabdiannya.
Dikatakan Elias bahwa dirinya perna menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, drg. Bartolomeus Hermopan, untuk mempertanyakan alasan tidak diterbitkannya surat-surat tersebut. Namun, drg. Hermopan hanya menjawab bahwa “semuanya menjadi keputusan Bupati.” Elias merasa jawaban tersebut mengindikasikan adanya masalah pribadi antara dirinya dengan Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan, meskipun ia membantah adanya masalah tersebut.
Elias juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa jika Elias diaktifkan kembali, ia akan melakukan demo lagi. Elias menganggap pernyataan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan menyudutkan dirinya. Ia menekankan bahwa demonstrasi yang ia pimpin sebelumnya murni untuk mengadukan nasib 249 tenaga kesehatan, bukan untuk melakukan anarkis.
Selain itu, Elias Ndala juga beberkan dugaan kejanggalan dalam Seleksi Pemberkasan PPPK. Ia menemukan banyak kejanggalan dan ketidakadilan dalam seleksi administrasi PPPK. Salah satunya adalah surat SPK yang dikeluarkan untuk beberapa tenaga kesehatan yang diaktifkan kembali, yang terhitung sejak Januari hingga Desember 2024, meskipun mereka pernah dirumahkan selama lima bulan pada periode April hingga September 2024.
“Menurut saya, ini ada manipulasi dokumen. Karena dalam surat SPK itu terhitung sejak Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Sementara kami dan teman-teman lainnya pernah dirumahkan kurang lebih selama 5 bulan”, tegas Elias.
Elias juga mengungkapkan bahwa ia pernah menandatangani surat SPK pada bulan Maret, yang dijanjikan akan ditandatangani oleh Bupati. Namun, faktanya surat tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
“Bagi saya ini bagian dari manipulasi dokumen, karena dari April sampai September kami dirumahkan, dan gajinya tentu tidak ada, tetapi faktanya surat SPK yang beredar terhitung dari satu Januari sampai 31 Desember, berarti gajinya ada,” kata Elias.
Lebih lanjut, Elias juga mengungkapkan bahwa seorang temannya yang tidak bekerja selama satu tahun karena mengikuti suaminya, lolos pemberkasan dengan menggunakan data tahun 2023.
“Ada informasi dari teman saya ada yang lolos dengan menggunakan berkas dari tahun 2023. Padahal ia tidak bekerja selama satu tahun, karena ikut suaminya. Memang informasi yang diperoleh kalau teman itu dipanggil kembali oleh BKD pada tanggal 6 November kemarin, hingga hari ini saya belum tahu informasi selanjutnya”, pungkasnya
Elias meminta awak media untuk melakukan konfirmasi ke BKD terkait kejanggalan surat SPK yang meloloskan 246 tenaga kesehatan dalam seleksi pemberkasan. Ia merasa masa depan keluarganya terancam akibat tuduhan yang tidak berdasar dan ketidakadilan yang dialaminya.
Elias juga menyatakan bahwa di Pemerintahan saat ini, ia tidak menemukan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mengkonfirmasi Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Manggarai.
Editor : Dody Pan
0 Comments