PALI – Suasana Ballroom Hotel Srikandi, Selasa (11/11/2025), terasa penuh semangat dan optimisme. Ratusan aparatur pemerintah dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tampak antusias mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten PALI ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil. Bimtek dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, S.H., M.H., yang hadir mewakili Bupati PALI.
Dalam sambutannya, Wabup Iwan Tuaji menegaskan bahwa pelaksanaan SAKIP bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik dapat diwujudkan. Ia menekankan, aparatur pemerintah harus mampu memahami esensi SAKIP sebagai sarana pengendalian kinerja sekaligus tolok ukur tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Pemerintah pusat sudah melaksanakan sistem ini, dan kita di daerah wajib mengikuti, mendukung, serta melaksanakan agar seluruh perangkat daerah memiliki efisiensi dan kinerja yang terukur,” ujarnya tegas di hadapan peserta.
Lebih lanjut, Iwan menuturkan bahwa SAKIP adalah motor penggerak utama dalam mewujudkan visi besar PALI menuju tata kelola pemerintahan yang maju dan berdaya saing. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjadikan Bimtek ini sebagai momentum memperkuat budaya kerja berbasis kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan motor penggerak PALI Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Melalui SAKIP, kita bisa memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya penuh semangat.
Dalam konteks nasional, penerapan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang menggambarkan capaian sasaran strategis secara terukur dan berbasis hasil (outcome), bukan hanya sekadar keluaran (output).
Dengan penerapan SAKIP yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem manajemen kinerja yang efektif. SAKIP menjadi instrumen yang menghubungkan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga seluruh aktivitas pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Bagi Pemerintah Kabupaten PALI, hal ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan good governance yang mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas, dan efisiensi dalam setiap lini birokrasi.
“Ke depan, saya berharap pada tahun 2027 ada peningkatan nyata dari kinerja seluruh OPD. Akuntabilitas bukan hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi menjadi cerminan tanggung jawab kita kepada rakyat,” tambah Iwan.
Pemerintah Kabupaten PALI melalui kegiatan Bimtek SAKIP 2025 menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teknis tentang penyusunan laporan kinerja, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur dan relevan.
Seluruh peserta Bimtek dibekali pemahaman mendalam mengenai penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari Renstra (Rencana Strategis), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), hingga Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, aparatur daerah dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis hasil dan berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi wadah strategis bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi lintas OPD. Dalam suasana yang penuh semangat belajar, para peserta berdiskusi tentang berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan SAKIP serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah.
Wakil Bupati PALI menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SAKIP, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Ia berharap agar seluruh perangkat daerah menjadikan hasil Bimtek ini sebagai acuan dalam memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan penerapan SAKIP. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kepala OPD untuk benar-benar mengawal pelaksanaan SAKIP di unit kerjanya masing-masing. Ini bukan hanya tugas administrasi, tetapi tanggung jawab moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Iwan Tuaji.
Dalam kesempatan yang sama, panitia pelaksana Bimtek juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkab PALI untuk memperkuat sistem manajemen kinerja dan transparansi pemerintahan. Melalui evaluasi berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan kinerja OPD dapat meningkat setiap tahun, sehingga berdampak positif terhadap penilaian SAKIP Kabupaten PALI secara keseluruhan.
Pemerintah Kabupaten PALI menyadari bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen, integritas, dan konsistensi seluruh jajaran birokrasi. Melalui penerapan SAKIP yang efektif, Pemkab PALI berupaya mendorong aparatur agar lebih fokus pada hasil yang dicapai, bukan hanya pada proses administratif.
Kegiatan Bimtek ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat “PALI Berbenah, PALI Maju” — sebuah gerakan moral yang menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Tidak hanya itu, penerapan SAKIP juga menjadi cerminan komitmen Pemkab PALI terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan kinerja yang terukur, publik dapat menilai sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program, dan setiap kegiatan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial,” kata Wabup Iwan dalam penutup sambutannya.
Di akhir kegiatan, para peserta menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Pemkab PALI dalam menyelenggarakan Bimtek SAKIP 2025. Mereka menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman teknis tentang tata kelola kinerja pemerintahan.
Dengan semangat kebersamaan, Bimtek ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Kabupaten PALI untuk terus bertransformasi menjadi daerah yang unggul dalam manajemen pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja yang hidup di seluruh satuan kerja — bukan hanya laporan tahunan semata. Budaya kerja ini akan menumbuhkan semangat profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas di setiap lini birokrasi.
Sebagaimana disampaikan Wabup Iwan Tuaji, “Dengan akuntabilitas yang kuat, PALI tidak hanya sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menorehkan prestasi yang membanggakan bagi daerah dan bangsa.
Melalui pelaksanaan Bimtek SAKIP 2025, Pemerintah Kabupaten PALI menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil — demi mewujudkan PALI yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045.(35).
