Labuan Bajo, NTT//SI.com- Sengkarut Pilkades serentak Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (NTT) memasuki babak baru. Ribuan massa dari 8 desa, akan mengepung Kantor Bupati Manggarai Barat pekan depan, buntut dari kekecewaan masyarakat pada proses dan pelaksanaan Pilkades Serentak Manggarai Barat, 29 September 2022 beberapa waktu lalu.
Koordinator Aksi, Lorens Logam kepada media ini melalui pesan WhatsApp pada Minggu (09/10/2022) menyampaikan bahwa sejak awal kami telah menyoroti regulasi terkait Pilkades ini, bahwa ada banyak celah didalam regulasi akan berpotensi (onrecht in potentia) sumber masalah dan saat ini terbukti (onrecht in actua).
Masalah ini, kata Lorens terjadi secara masif di semua desa yang melaksanakan pemilihan. Jadi Pemerintah Kabupaten Mabar perlu serius menyikapi semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh peserta Pilkades.
Lorens Logam mengingatkan Panitia, mulai panitia Pemilihan di desa, sub panitia tingkat kecamatan sampai panitia tingkat Kabupaten, agar menyelesaikan keberatan, gugatan atau sengketa yang ada secara serius dan ekstra hati-hati. Logam mengultimatum panitia, bahwa panitia harus transparan dan akuntable dalam proses penyelesaian sengketa.
“Potret PILKADES serentak 29 September 2022 kemarin bentuk kemunduran demokrasi sepanjang sejarah perhelatan pesta demokrasi desa di kabupaten Manggarai Barat”, tulis Lorens
Logam uraikan beberapa alasannya:
Pertama, maraknya kasus surat suara tidak sah berujung pada hasil perhitungan yang tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena hak konstitusional masyarakat melalui surat suara disandera oleh sistem yang terkontaminasi dengan kekuasaan. Keputusan-keputusan panitia tidak menunjukkan profesionalitas dan objektif karena semua keputusan yang diambil by koordinasi dalam rel politik.
Kedua, fungsi koordinasi panitia antar level tidak sejalan dengan ketentuan perbup.
Ketiga, panitia pemilihan tingkat desa yang ditunjuk tidak memiliki standar kompetensi.
“Mestinya ada Lembaga atau badan yang menyelesaikan sengeketa ini sehingga resolusinya jelas. Inikan bulsit semua! Peserta Pilkades disuruh ajukan keberatan kepada panitia lalu panitia tetap mempertahankan keputusan awal, kemudian peserta ajukan keberatan lagi, panitia desa limpahkan ke panitia camat, belum ada titik terang lagi hingga ajukan lagi keberatan ke level panitia kabupaten. Kalau caranya seperti ini saya pikir tidak efektif. Kita ini sebetulnya sedang bernegara atau bersandiwara?”, tutup Lorens Logam
Editor : Dody Pan
