Ormas Wartawan Bersatu, Acungkan Toa Di Bawaslu Banyuasin, Desak RZ Mundur


Redaksi sarana informasi.com

BANYUASIN, Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin kembali melaksanakan Fungsinya Sebagai Sosial Kontrol dengan Melakukan Aksi Unjuk Rasa/Demo bertempat di Kantor BAWASLU Kabupaten Banyuasin.
Rabu, 24 Juli 2023.

Aksi ini dikomandoi oleh Ketua JPKP Banyuasin yang bertindak Sebagai Koordinator Aksi serta Sekretaris JPKP Banyuasin Budi Setiawan sebagai Koordinator Lapangan yang diikuti oleh puluhan massa DPD JPKP Banyuasin dan PD IWO (Ikatan Wartawan Online) Kabupaten Banyuasin bertujuan Menindaklanjuti temuan dari Tim Investigasi JPKP atas dugaan adanya Oknum Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuasin inisial RZ yang saat seleksi maupun Pelantikan diduga masih dalam keadaan tersandung kasus hukum serta telah melakukan Fitnah Terhadap Wartawan sehingga dinilai tidak layak menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

#DUGAAN MALL ADMINISTRASI SAAT RZ MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KOMISIINER BAWASLU BANYUASIN

Sehubungan telah terjadinya Perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dijalan Palembang Betung Km.18 Rt.014 Rw.003 Kelurahan Sukomoro Kabupaten Banyuasin yang Diduga Dilakukan Oleh Sdr. RZ telah dilaporkan oleh korban atas nama Nurmala Dewi Binti M.Bakri dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B- 175 / VIII / 2019 / SUMSEL / RES BA, Tanggal 26 Agustus 2019. Kata Indo dalam Orasinya.

Atas kasus diatas Telah diterbitkan surat P21 yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin kepada Kepala Kepolisian Sektor Talang Kelapa dengan Nomor B-3811 / L.6.19/Eoh.1/12/2019 dengan Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Tersangka RZ yang disangka melanggar Pertama Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP , sudah lengkap tertanggal 05 Desember 2019.timpalnya

Baca juga:  Soal Proyek Internet Desa, Rumah dan Aset Tersangka di Sita Kejati Sumsel

Melalui pengumuman nomor : 2571.1/KP.01.00/K1/08/2023 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumumkan nama-nama Calon Anggota BAWASLU Kabupaten/Kota Terpilih masa Jabatan 2023-2028 dimana terdapat nama-nama Calon Anggota BAWASLU Terpilih untuk Kabupaten Banyuasin yang salah satunya adalah Sdr. RZ yang selanjutnya dilantik di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023.

Pada tanggal 05 Januari 2024 terbit Surat Kesepakatan Damai dengan Kop Surat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin Sektor Talang Kelapa dimana terdapat Pihak-Pihak yang Bersepakat Damai Atas Nama NDBinti dengan RZ Jelasnya.

Terdapat surat dengan Perihal Permohonan Pencabutan Laporan Perkara Penipuan dan Atau Penggelapan yang dikirim kepada Kepala Kepolisian Resor Talang Kelapan tanpa tanggal pada Januari 2024 dengan Pemohonan atas nama ND serta saksi-saksi Dodi Yuspika, Nazirwan,S.H serta Aprilyadi.

 KESIMPULAN : Diduga kuat saat proses pendaftaran, seleksi maupun pengumuman terpilih serta dilantiknya Sdr. RZ sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang bersangkutan masih tersandung kasus Hukum dengan status TERSANGKA sehingga dinilai tidak Layak sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin

2. DUGAAN FITNAH SEKALIGUS UPAYA MENGHALANGI TUGAS WARTAWAN

 Demi Keberimbangan berita Pada tanggal 24 Juni 2024 Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Banyuasin (PD IWO Kabupaten Banyuasin) atas Nama Deni Irawan melakukan upaya Konfirmasi kepada Sdr.RZ selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin namun dijawab dengan tidak pantas dan terkesan memfitnah dengan kata-kata “yang bayar kamu buat berita ini siapo” serta terkesan menghalangi tugas jurnalistik dengan kata-kata “cari berita lain bae ndo”

 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah” di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Baca juga:  Ketum PPWI, "Miris!. Wartawan Yang Memberitakan Dugaan Korupsi, Kok Dipenjara"

Ditambahkan Budi Setiawan.
Berdasarkan point-point yang telah disampaikan Kami Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Banyuasin Melalui Aksi ini menyatakan Sikap :

1. Mendesak Oknum Komisioner BAWASLU inisial RZ untuk Mundur dari Jabatannya karena dinilai tidak layak menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

2.. Mendesak Oknum Komisioner BAWASLU RZ untuk Meminta Maaf Diranah Publik atas Tindakannya yang dinilai memfitnah Wartawan saat melakukan upaya Konfirmasi.

3. Mendesak BAWASLU kabupaten Banyuasin untuk merekomendasikan peninjauan Ulang kepada Bawaslu Pusat serta DKPP Mengenai Syarat Administrasi Pencalonan diri RZ Sebagai BAWASLU Kabupaten Banyuasin.

4. Dengan ini pula kami nyatakan akan melaporkan Sdr.Raden Zakaria ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan DKPP

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan komitmen kami sebagai sosial kontrol di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Kabupaten Banyuasin atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. tutup Budi.

Sementara itu Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Banyuasin Deni Irawan S.I.P ketika dikonfirmasi disela- swla aksi menuturkan, Mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya ke JPKP Banyuasin serta wartawan yang bertugas di Banyuasin karena memiliki rasa solidaritas yang tinggi hingga aksi solidaritas (Askol) digelar.

Pada dasarnya kita wartawan ini jelas setiap menyajikan berita harus sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media ciber bagi kawan-kawan media Online.

Dengan demikian walau berita tersebut tajam namun tetap menjaga keberimbangan, artinya tidak ada hak baik narasumber yang minta diberitakan dan yang diberikan tidak ada yang dirugikan wujud dari berita berimbang.

Miris dan menggores hati kawan – kawan wartawan RZ ini menjawab konfirmasi wartawan sangat arogan. Dengan kalimat terkesan memfitnah dan menghalangi tugas wartawan yang jelas dilindungi UU Pers no.40 tahun 1999.

Baca juga:  Polda Sumsel Adakan Sepeda Gembira (Fun Bike) Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke 76 Tahun

Dari kalimat “Yg bayar kamu buat berita ini siapo ?” dan “Cari berita lain bae ndo” dari pada RZ melontarkan kalimat tersebut lebih baik beliau tantang kami adu jotos di ring dan membuat perjanjian jika cidera tidak akan saling tuntut.

Rasanya Kapolres Banyuasin akan lebih senang selain olah raga dan hal itu tidak akan ramai dan bikin gaduh sehingga kapolres harus repot repot menurunkan personil seperti sekarang ini. karena sebelumnya Kapolres saat Tatap muka dengan insan pers menghapkan menjelang Pemilukada sampai usai pemilu suasana kondusif, aman dan terkendali menjadi harapan semua pihak.

Dengan demikian menjelang pemilu Bawaslu Banyuasin mengawasi KPUD Banyuasin, kita Wartawan mengawasi Bawaslu Banyuasin. Hidup Wartawan . pungkasnya.

Aksi Disambut oleh Idris Kepala Sekretariat BAWASLU Kabupaten Banyuasin yang siap menyampaikan laporan dari JPKP Banyuasin dan IWO Banyuasin.

Aksi ini terpantau dikawal oleh Kepolisian Resort Banyuasin dari satuan Satintelkam,Satlantas Krimum maupun Sat Bimas Polres Banyuasin serta Koramil 430-01 Pangkalan Balai.

Editor Pahrul Edi


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Seeet✋, Tidak boleh Copas, Izin dulu pada yg punya Media.🤛🤛👊