Labuan Bajo, NTT//SI.com- Untuk mempercepat urusan pembangunan di berbagai sektor seperti ruas jalan di 12 kecamatan, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyepakati pinjaman modal daerah sebesar Rp.1,8 triliun yang kini terealisasi 250 Milyar.
Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah ini. Kesepakatan pinjaman daerah tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Mabar bersama pimpinan DPRD.
Dana pinjaman senilai 250 milyar dibagi menjadi 18 Paket Proyek yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Namun sejauh ini realisasi pekerjaan dana pinjaman ini sangat buruk.
Ketua PKN (Pemantau Keuangan Negara) Kabupaten Manggarai Barat, Lorens Logam sesalkan konsistensi Pemerintah dalam mengelola dana pinjaman ini.
Ia menjelaskan spirit pinjaman modal ini guna membenahi infrastruktur yang menurut Bupati Edi presentasi infrastruktur di Mabar 60% tidak layak digunakan, 40% layak digunakan. Maka goal dari pinjaman ini memperbaiki infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sayangnya misi mulia ini tidak sejalan dengan komitmen yang digaungkan Bupati Edi sebelumnya”, kata Logam
Logam mengingatkan bahwa Buruknya kualitas pekerjaan infrastruktur mempertaruhkan wibawa dan konsistensi Bupati Edi.
“Yang inisiasi pinjaman inikan dia sendiri (Bupati Mabar) dan disetujui Oleh DPRD Mabar. Namun terlepas dari unsur bisnis dan politik didalamnya, mesti harus ada output dong, untuk masyarakat. Jangan jadikan masyarakat sebagai komoditi proyek mereka”, tegas Lorens Logam
Logam menilai, Dari mulai lelang proyek hingga pelaksanaan di lapangan, sangat kental dengan kepentingan kekuasaan. Namun alangkah baiknya jaga trust publik, jangan sampai pemerintah dituduh tukang tipu. Kenapa dibilang tukang tipu Karena inkonsistensi ini tadi.
“Rince atau tenor pembayaran dana pinjaman inikan 8 tahun. Tapi kualitas pekerjaan sangat buruk, inikan Sangat gila! angsuran belum mulai namun jalan sudah rusak pada saat masa pekerjaan”, ujarnya
Tentu ini fakta yang Serius jika Pemerintah menggadaikan masyarakat untuk kepentingan kelompok.
“Oleh karena itu, saya minta Bupati Edi Endi berbenah diri. Benahi daerah ini mulai dari mindset dia sendiri.
Dulu kita usulkan agar tolak dana pinjaman ini karena kita sangat mengetahui betul motifnya. Mentalitas birokrasi dulu diperbaiki kemudian management pembangunan yang matang agar output pembangunan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan juga ada feedback untuk PAD agar mampu menopang angsuran perbulannya”, tutup Lorens Logam
Editor : Dody Pan
