Labuan Bajo, NTT//SI.com- Ketua PKN (Pemantau Keuangan Negara) Kabupaten Manggarai Barat, Lorens Logam, mengkritik pengelolaan pemerintahan Edi – Weng. Dia menilai tata kelola pemerintah saat ini salah satu yang terburuk dan sangat norak!
Dalam release yang dikirim Lorens Logam kepada SI.com melalui pesan WhatsApp, pada Rabu (07/09/2022) Lorens mengatakan, bahwa Tata Kelola Pemerintahan semestinya memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai Unsur Utama Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain adanya Transparansi, akuntabilitas dan Partisipasi.
Namun kata Lorens, di Mabar pengelolaan Pemerintahan jauh dari ketiga prinsip dasar tersebut.
Jujur saja, korupsi kita saat ini di Mabar sangat aktif, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan daerah bahkan di instansi-instansi pemerintah lainnya.
“Kenapa saya menjustifikasi pemerintahan kita ini koruptif karena keterbukaan informasi publik belum dimaknai secara utuh, tidak transparan. Ada beberapa dugaan peristiwa korupsi di tubuh Pemda saat ini, makanya kita ajukan permohonan informasi publik sebagai instrumen untuk menelaah dugaan ini”, tulis Lorens Logam dalam release yang dikirim ke media ini
“Kami sudah bersurat kepada Sekretaris Daerah selaku pimpinan utama PPID (Penjabat Pembuat Informasi Publik) untuk mengajukan permohonan informasi publik terhadap dokumen kontrak kerja proyek-proyek konstruksi namun tidak diabaikan”, lanjutnya
Dikatakannya, Seperti diketahui pekerjaan konstruksi kita banyak mengalami perubahan kontrak ditengah masa pelaksanaan. Klausul – klausal pada perjanjian kontrak dirubah.
“Saya ambil contoh misalnya, Proyek Lapen yang dalam dokumen kontrak volume pekerjaan 100 Meter. Namun pada saat realisasi hanya dikerjakan 50 meter. Pertanyaannya, 50 meter dibawah kemana? Mereka habiskan anggaran yang 50 meter bawa ke pekerjaan galian/pelebaran”, ungkap Logam
Ia menambahkan Secara kalkulasi bisnis, keuntungan pekerjaan galian lebih besar ketimbang keuntungan pekerjaan lapen. Ini lahan bancakan dinas teknis dan kontraktor dari jaman dahulu. Makanya tidak maju-maju pembangunan kita. Belum lagi proyek yang sekarang ini, saya prediksi banyak yang diubah dokumen Kontraknya.
Begitupun dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas, nyaris tidak jalan. Masih ingat pembegalan upah tenaga honorer tahun lalu? Tukang peti jenazah datang tagih utang ke Pemda? Dan persoalan-persoalan lainnya yang marak. Kita mengalami kemunduran demokrasi saat ini, kita mengalami degradasi etika dan moral bernegara.
“Saya heran juga penegak hukum tidak sensitif melihat Break Of Law, Discretionary Corruption, Abuse Of Power dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kita saat ini. Apa mesti tunggu menjelang akhir jabatan baru diciduk? Atau ada motif lain”, tutup Lorens Logam Ketua PKN Mabar
Editor : Dody Pan
0 Comments