Labuan Bajo, NTT//SI.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera membidik kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dana hibah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp. 28.963.487.000.
Besaran anggaran KPU Mabar yang diusulkan ke Pemkab Manggarai Barat terdiri dari tiga item utama, yakni belanja pegawai Rp. 12.652.120.000, belanja barang dan jasa Rp. 15.012.927.000 dan belanja Pemilihan Umum (Pemilu) ulang Rp 1.298.440.000.
Menurut ketua PKN (Pemantau Keuangan Negara) Lorens Logam menduga ada indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Dugaan awal ratusan juta.
“saya dan tim sedang bekerja untuk melakukan pulbaket (Pengumpulan Berkas dan Keterangan)”, kata Lorens
Hal ini terbukti dari beberapa item kegiatan KPU yang anggarannya besar namun pelaksanaannya tidak balance dengan anggaran yang digelontorkan.
Misalnya jelas Lorens, mulai dari penyelenggaraan debat pilkada yang diduga menghabiskan anggaran sebesar 300 juta.
“Data yang kami himpun, lokus kegiatan debat di Hotel Perundi yang kisaran biaya ruangan 4 juta rupiah untuk waktu 8 jam ditambah makan minum serta biaya sound System yang berkisar 10 15 juta”, pungkasnya
“Atas dugaan penyimpangan ini, saya sudah minta konfirmasi dari Sekretaris KPU untuk klarifikasi, namun yang bersangkutan sangat keberatan jika pengeluaran internal KPU dibuka ke publik”, lanjut Logam
Berangkat dari hal ini kata Logam, sudah ada bukti petunjuk kalau ada penyimpangan. Karena mestinya anggaran yang bersumber dari keuangan Negara wajib terbuka bagi siapapun yang meminta, sesuai spirit UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Banyak bukti lain yang kami kantongi, namun dalam waktu dekat kami koordinasi dengan penyidik untuk segera melakukan penyelidikan”, tutup Lorens Logam Ketua PKN Mabar
Editor : Dody Pan
