Ruteng, NTT//SI.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Fraksi Partai Demokrat, Largus Nala,S.IP., mengapresiasi penataan Pasar Inpres Ruteng yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai. Ia meminta Pemerintah harus memperhatikan nasib para Pedagang Kaki Lima (PKL).
Politisi yang akrab dikenal Arlan Nala, itu mengatakan bahwa masyarakat bisa menyaksikan sendiri kondisi pasar Inpres Ruteng saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sampah berserakan di mana-mana, parkiran kendaraan yang amburadul dan terjadi kemacetan kendaraan dari pengunjung di area pasar. Hal ini terjadi karena banyak pedagang yang berjualan secara liar.
“Misalnya, membuka lapak di luar pasar, mengambil badan jalan, bahkan ada yang memarkir kendaraan di badan jalan kemudian dijadikan tempat jualan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Dapil IV kepada Wartawan, Sabtu 15 Februari 2025 di Ruteng.
Atas kondisi ini, perlu penataan yang serius terhadap pusat perbelanjaan masyarakat itu. Ia menyarankan Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain; Semua pedagang harus berjualan di dalam lapak yang sudah ditentukan. Selain itu pemerintah konsisten melarang para pedagang menjual di area yang bukan lapak. Apalagi membuka lapak baru di luar area pasar.
“Saya mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemda Manggarai. Saya minta agar hal ini dilakukan secara serius. Tidak hanya dilakukan sesaat kemudian membiarkan begitu saja para pedagang yang telah diterbitkan. Sebab mereka adalah masyarakat kita. Tugas pemerintah adalah menghadirkan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi,” jelas Mantan Wartawan RakyatNTT.com itu.
Sekretaris Komisi B DPRD Manggarai itu mengungkapkan dirinya sangat memahami perasaan dari para pedagang yang ditertibkan. Bagaimana perasaan mereka ketika terancam kehilangan lapangan pekerjaan atau tempat berjualan.
“Tapi perlu dipahami bersama bahwa tujuan pemerintah sangatlah baik. Tidak hanya baik untuk para PKL tapi ramah terhadap pengunjung. Oleh karena itu, saya berharap para pedagang ikuti arahan pemerintah. Termasuk soal pemindahan atau relokasi ke Pasar Puni,” kata Mantan Penyiar Radio Manggarai 88,00FM itu.
Mantan Aktivis GMNI Makassar itu menegaskan bahwa dirinya siap bergandengan tangan bersama para PKL, manakala ada hak-hak mereka yang diabaikan.
“Sebagai Anggota DPRD Manggarai saya siap untuk menjadi jembatan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak tertentu terutama para pedagang,” tegasnya.
Arlan Nala mengapresiasi relokasi PKL ke Pasar Puni yang dilakukan Pemda. Ia menegaskan bahwa penertiban Pasar Inpres harus dilakukan secara serius dan tidak hanya dilakukan sesaat. Perlu ada langkah lanjutan.
“Saya mengapresiasi langkah pemerinta yang merelokasi pedagang ke Pasar Puni. Ini harapan dan solusi yang kami dari Komisi B tawarkan kepada pemerintah beberapa waktu lalu,” katanya.
Apalagi area pasar puni cukup luas, kemudian masih banyak lapak yang tidak terpakai. “Saya mendorong pemerintah agar relokasi yang dilakukan dengan mempersiapkan area lapak yang siap pakai, fasilitas pendukung yang memadai. Sehingga relokasi menjadi langkah solusi bukan memindahkan masalah,” tambahnya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu mengaku sudah mendapat laporan bahwa ada pedagang yang diterbitkan kemudian tidak memiliki atau belum mendapatkan lapak.
“Oleh karena itu, saya minta pemerintah daerah agar memikirkan hal ini. Sediakan lapak untuk mereka di Pasar Puni. Hal ini harus segera dilakukan. Jangan biarkan masalah berlarut sebab persoalan penting lain dari penataan pasar ini adalah mata pencarian dari para pedagang,” tutupnya.
Pewarta : Dody Pan
