PALI – Aktivitas survei seismik 3D Idaman PT. Daqing Citra Petroleum yang disinyalir banyak kejanggalan semakin hari semakin banyak menuai protes, bahkan karena ketidak berdayaan masyarakat awam sering menjadi kesempatan para oknum pembisnis dalam tubuh perusahaan Seismik mencari keuntungan pribadi memanfaatkan kelemahan masyarakat.
Hal itu banyak disampaikan warga kepada awak media ini, baik secara lisan ataupun via WhatsApp dan messenger. Bahkan akhir-akhir ini semakin hangat diperbincangkan dan menjadi sorotan terlebih di dalam Grup WhatsApp Informasi Pali Terkini.
Dalam sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan 289 orang dari berbagai sektor di Pali, isu mengenai aktivitas seismik 3D oleh PT Daqing Citra Petroleum menjadi perbincangan hangat. Percakapan ini dipicu oleh keluhan warga terkait ketidakjelasan dan potensi kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut.
Ketua Forum BPD Kecamatan Tanah Abang, Iwan Saputra, menyatakan bahwa jika masyarakat terus dirugikan tanpa adanya kejelasan dari pihak perusahaan, maka langkah terbaik adalah menghentikan seluruh aktivitas seismik. Iwan menyerukan semua desa yang terlibat dalam jalur seismik untuk kompak dalam menolak kegiatan tersebut jika tidak ada perubahan yang signifikan.
Dia juga menyoroti kurangnya perhatian dari para kandidat bakal calon kepala daerah yang seharusnya memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait seismik. Hingga saat ini, belum ada kandidat yang berani bersuara mengenai isu ini, meskipun sudah banyak berita terkait seismik yang dibagikan di grup.
Keluhan masyarakat yang diwakili oleh Iwan Saputra menunjukkan ketidakpuasan terhadap respons pemerintah setempat dan kandidat bakal calon yang seharusnya memperjuangkan hak-hak warga. Warga merasa suara mereka hanya diperlukan saat pemilihan, tetapi tidak diakomodir saat mereka menyampaikan keluhan. Bahkan camat dan kepala desa pun tampak tidak didengarkan oleh pihak perusahaan.
Masih seputar percakapan dalam grup tersebut, Kosim Cikming, seorang tokoh masyarakat Pali, menjelaskan bahwa biasanya setelah aktivitas seismik, akan dipasang pita merah atau biru di lahan warga. Pemilik lahan kemudian meninggalkan tanda nama mereka di jalur tersebut. Selanjutnya, negosiasi ganti rugi dilakukan berdasarkan pedoman awal dari peraturan gubernur. Namun, nilai ganti kerugian yang tertera dalam pergub ini sering tidak disepakati oleh pemilik lahan sehingga memerlukan negosiasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Menurut Kosim, berkaca dari hasil kesepakatan ganti rugi di Prabumulih dan sebagian Kabupaten Pali yang telah terealisasi biasanya tidak lebih dari dua kali tarif yang tertera dalam pergub Sumsel, Ini menunjukkan bahwa proses negosiasi sering kali tidak menghasilkan nilai ganti rugi yang memuaskan bagi warga.
Kembali ke Iwan Saputra, Ketua Forum BPD ini menambahkan bahwa salah satu kendala utama adalah belum adanya kesepakatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau desa sebelum pengeboran dan peledakan dinamit dilakukan. “Masyarakat ingin agar kesepakatan dan pembayaran ganti rugi dilakukan sebelum peledakan dinamit, namun kenyataannya, seringkali pembayaran dilakukan setelah peledakan karena dinamit dapat menimbulkan dampak lain seperti retaknya rumah.”tulisnya pada Sabtu malam (27/07/2024).
Menanggapi hal itu, Supran Mastura, SH mengatakan ketidakpuasan ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih intensif dan transparan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar setiap pihak merasa didengar dan mendapatkan haknya secara adil.
“Ketika isu trending topik tak di dengar atau ditanggapi oleh pemangku kebijakan maka asumsi masyarakat akan liar, kepercayaan terhadap orang tua dan wakil akan tergerus, dalam hal ini. Masyarakat Pali berharap agar isu ini segera mendapatkan perhatian yang serius dari pihak terkait untuk menghindari konflik lebih lanjut, karena ini bukan sekedar isu tapi lebih kepada dampak negatif kepada masyarakat,”tutur Supran.***.
0 Comments