Labuan Bajo, NTT//SI.com- Aktivis Lorens Logam, mundur dari FORMAPP (Forum Masyarakat Peduli Pariwisata) yang dipimpin oleh Rafael Todowela.
Hal itu disampaikan Aktivis LL setelah mendapat konferensi pers Kapolres Mabar terkait status RT yang ditangkap pada saat melakukan aksi pungut sampah di beberapa titik di Labuan Bajo, salah satunya didepan Bandar Udara Komodo.
Ada beberapa aspek menurut LL yang menjadi pertimbangan sehingga menarik diri dalam gerakan FORMAPP.
LL menjelaskan Kelangkaan BBM “Solar” yang terjadi selama ini dipicu oleh kebutuhan Solar beberapa kapal industri di perairan komodo. Logam menuturkan, mestinya kegiatan industri menggunakan solar industri.
“Antrean panjang di SPBU Sernaru terjadi setiap hari. Maka dari itu pemerintah mesti benahi dan identifikasi semua kapal yang kerap menggunakan Solar Bersubsidi”, kata LL
Yang kedua lanjut LL Kasus kecelakaan kapal terjadi beberapa Minggu lalu, ada beberapa kapal wisata yang tidak sesuai standar kelayakan yang mestinya diuji oleh badan sertifikat kapal. Mungkin ini jawaban pemerintah dalam membenahi pelayanan di sektor wisata hingga para pengunjung mendapat kenyamanan dan keselamatan. Yang ketiga, Kasus penipuan oleh agent travel tentu merusak pencitraan destinasi wisata di Labuan Bajo.
“Maka kehadiran pemerintah melalui PT. Flobamor, memberikan jaminan agar semua persoalan ini dibenahi.
Namun disisi lain menurut Logam, apakah mesti harus PT. FLOBAMOR yang mengelolanya?”, Tanya LL
“Jika memang itu salah satu BUMD yang direkomendasikan, maka wajib hukumnya melakukan sosialisasi Itens dengan masyarakat pelaku wisata untuk membicarakan permasalahan yang ada kemudian Solusi apa yang ditawarkan sehingga tidak merugikan stakeholder”,ungkapnya
Selain itu kata LL, yang menjadi polemik sekarang ialah harga yang ditentukan Oleh PT. Flobamor juga tidak efektif. Mengapa demikian? Karena angka tersebut dinilai sangatlah besar dan efek sosialnya ialah ada kesenjangan antarkelas. Mereka yang berduit yang punya peluang berkunjung kesana, sementara yang miskin tidak bisa.
“Saya pikir ada problem etis didalam kebijakan ini.
Harga yang begitu tinggi, untuk ke PAD hanya 200 ribu. Alangkah baiknya pemprov tinjau kembali harga yang telah ditentukan senilai Rp. 3.750 jta ini. Faktanya banyak calon pengunjung yang mengurungkan niatnya untuk berwisata ke pulau komodo akibat harga yang naik drastis. Akhirnya yang rugi kita semua. Maka penting sekali ruang musyawarah dan mufakat untuk selesaikan ini semua”, pungkasnya
Dikatakan LL, Adapun sistem manajemen pelayanan yang digagas oleh PT. Flobamor dengan pelayanan E Digital, jangan lupa libatkan semua warga lokal untuk bersama-sama menjalankan sistem ini supaya tidak terkesan monopoli.
“Terakhir, tentu saya mendukung penuh langkah kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas, namun perhatikan juga hak konstitusional masyarakat. Sikapi secara humanis dan edukatif, jangan main pukul dan tangkap seperti hewan di hutan. Kita ini negara hukum, kita semua sama dihadapan hukum “Equaliti Before The Law”, tutup LL
Editor : Dody Pan
