Muara Enim – Rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya akan digelar oleh Aliansi Gunung Raja Bersatu — gabungan warga Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan — akhirnya diputuskan untuk ditunda.
Keputusan itu diambil setelah adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan pihak Polres Muara Enim untuk memfasilitasi mediasi antara warga dengan pihak perusahaan, yakni PT GHEMM dan Pertamina Prabumulih Field.
Sebelumnya, surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan oleh aliansi tersebut pada 5 November 2025, dengan rencana pelaksanaan aksi di dua lokasi berbeda. Namun, setelah mendapatkan kabar baik dari pihak pemerintah daerah, massa aksi sepakat menunda kegiatan tersebut demi menunggu proses mediasi resmi.
Salah satu koordinator aksi, Febrian Devani, saat ditemui menjelaskan bahwa keputusan menunda aksi diambil secara bersama setelah menerima informasi dari pihak Pemkab Muara Enim.
“Kami pending dulu aksi ini, karena sudah ada info dari Pemkab Muara Enim — melalui Disnaker dan Polres Muara Enim — yang akan membantu menjembatani mediasi terkait tuntutan kami terhadap PT GHEMM dan Pertamina Prabumulih Field,” jelas Febrian, Rabu (12/11/2025).
Febrian menambahkan, pihaknya menyambut baik langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons aspirasi warga. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap keluhan masyarakat.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkab Muara Enim, khususnya kepada Bupati, Disnaker, dan Polres Muara Enim yang telah merespons dan bersedia memediasi kami untuk duduk bersama pihak perusahaan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kepedulian Bupati Muara Enim yang tanggap terhadap permasalahan masyarakat di wilayahnya.
“Terima kasih nian samo Pak Bupati yang cepat merespon keluhan rakyatnya. Dalam waktu dekat kami berharap mediasi ini bisa segera dilaksanakan dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak,” tutupnya penuh harap.
Dengan adanya mediasi ini, warga berharap tuntutan mereka terhadap perusahaan terkait dapat diselesaikan secara baik tanpa perlu turun ke jalan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri berkomitmen menjaga kondusivitas daerah sekaligus memastikan setiap persoalan antara masyarakat dan perusahaan mendapat solusi yang saling menguntungkan.
(Pers: Nuramin Jafar)
