Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Indonesia melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan dalam gelombang aksi protes yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.
Unjuk rasa itu dipicu oleh kekecewaan publik terhadap kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR di tengah langkah penghematan nasional. Insiden ini telah menewaskan sedikitnya enam orang dan memicu perhatian internasional.
Juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, pada Senin (1/9/2025) menegaskan bahwa pihak berwenang Indonesia harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.
“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” ujar Shamdasani.
Ia menekankan agar aparat, termasuk militer ketika dikerahkan, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sesuai norma internasional. Selain itu, kebebasan media dalam meliput juga harus dijamin.
“Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan oleh aparat,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) awalnya berlangsung damai. Namun ketegangan meningkat setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan mobil rantis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online pada Kamis malam.
Video tersebut memicu gelombang kemarahan publik dan memperluas demonstrasi dari Jakarta ke sejumlah kota besar. Peristiwa ini disebut sebagai kerusuhan terbesar sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu.
Menanggapi dinamika tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Prabowo mengatakan bahwa aspek keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap langkah pemerintah. Ia menyinggung pentingnya keadilan, baik dalam konteks pengelolaan unjuk rasa maupun pemberantasan korupsi.
“Kerugian negara yang ditimbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum menjabat, umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga?” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, dosa dari seorang pejabat tidak semestinya dibebankan kepada keluarganya. Namun, ia menekankan pentingnya efek jera bagi para pelanggar hukum.
“Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Tapi saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Para koruptor juga harus diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang mereka ambil. Kalau tidak, tentu ada konsekuensi hukum yang tegas,” tegasnya.
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik publik sepanjang disampaikan secara damai dan sesuai hukum. Sejalan dengan seruan PBB, upaya dialog disebut sebagai jalan terbaik untuk meredakan ketegangan serta mencari solusi berkeadilan.
Dalam konteks demokrasi, Prabowo menekankan bahwa menjaga persatuan bangsa jauh lebih penting daripada memperdalam perpecahan. “Saya ingin kita semua belajar dari setiap peristiwa. Jangan sampai keresahan rakyat berlarut. Dialog, keadilan, dan hukum adalah fondasi utama bangsa ini,” pungkasnya. (Bang Yos).
