Muara Enim, 12 Oktober 2025 – Pembangunan jembatan Sungai Baung di Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, kini memasuki babak evaluasi serius setelah muncul dugaan adanya perjanjian jual beli lahan antara pihak kontraktor CV. DK Construction dengan warga setempat berinisial BY.
Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, penggantian lahan yang terdampak proyek tersebut tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jembatan. Hal serupa juga terjadi pada penggantian tanam tumbuh di area kebun warga yang terdampak akibat adanya pengalihan jalan sementara menuju lokasi proyek.
Permasalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim, agar ke depan perencanaan proyek pembangunan lebih matang dan berpihak pada masyarakat.
Dari peristiwa tersebut, muncul sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, setiap proyek pembangunan harus disurvei secara komprehensif, baik dari segi kondisi lingkungan, waktu pelaksanaan, maupun potensi dampak terhadap aktivitas warga. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa dirugikan saat pekerjaan dilaksanakan.
Kedua, dalam penyusunan RAB proyek, dinas terkait seharusnya tidak hanya memuat kebutuhan teknis semata, tetapi juga aspek non-teknis seperti penggantian lahan terdampak, biaya sewa lahan untuk penempatan material, kompensasi tanam tumbuh, serta dukungan keamanan lingkungan sekitar proyek.
Ketiga, sebelum proyek berjalan, sebaiknya ada koordinasi resmi antara dinas pelaksana, kontraktor, dan pemerintah desa setempat, disertai dengan kesepakatan tertulis terkait hal-hal yang bersifat kompensasi dan teknis lapangan. Dengan demikian, saat pelaksanaan proyek dimulai, tidak ada lagi persoalan negosiasi mendadak yang berpotensi menghambat pekerjaan.
Selama ini, menurut sejumlah pengamat, persoalan sering muncul karena proyek direncanakan dan dilelang terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan negosiasi dengan pihak desa atau pemilik lahan. Situasi semacam ini kerap menyebabkan kontraktor dirugikan dan suasana lingkungan kerja menjadi tidak kondusif.
Saat ditemui awak media, perwakilan pihak kontraktor CV. DK Construction menjelaskan bahwa proyek pembangunan jembatan Sungai Baung telah rampung sepenuhnya. Ia mengaku, penggantian lahan dan tanam tumbuh kepada warga dilakukan menggunakan dana pribadi kontraktor sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan niat baik terhadap masyarakat setempat.
“Alhamdulillah, pembangunan jembatan Sungai Baung di Desa Tebat Agung sudah selesai kami kerjakan. Untuk ganti rugi lahan, kami tangani secara pribadi dan sudah kami hibahkan untuk kepentingan masyarakat. Kami berterima kasih atas dukungan warga, pemerintah desa Tebat Agung, dan pemerintah Desa Gerinam,” ujar perwakilan kontraktor dengan nada tulus.
Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya berharap agar kejadian seperti ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi dinas terkait agar dalam proyek-proyek mendatang, semua perencanaan dilakukan dengan matang, transparan, dan melibatkan pemerintah desa sejak awal.
“Kita harus menghargai warga sekitar kegiatan proyek, apalagi proyek tersebut menggunakan dana APBD. Pemerintah daerah melalui dinas teknis seharusnya bisa mengantisipasi potensi permasalahan di lapangan dengan berkoordinasi bersama desa dan kecamatan,” tutupnya sambil tersenyum ramah.
Pembangunan jembatan Sungai Baung sendiri diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Rambang Niru. Namun, kisah di balik pelaksanaannya menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak agar pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga menjunjung keadilan dan keharmonisan sosial di lingkungan sekitar.
(Laporan: Nuramin Jafar)
