Oleh: Eddi Saputra, C.IJ
Pilkada serentak pada 27 November 2024 bukan sekadar momen untuk memilih pemimpin, tetapi juga ujian bagi kesadaran politik masyarakat. Fenomena money politics, di mana calon pemimpin memberikan uang atau barang kepada pemilih, seringkali menjadi godaan. Praktik ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menghancurkan masa depan daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih dengan cara curang.
Pemberian uang kepada pemilih memang dapat memberikan keuntungan jangka pendek, seperti kemenangan dalam pemilu, namun dampaknya jauh lebih besar. Pemimpin yang terpilih karena memberikan uang cenderung lebih fokus pada pengembalian “modal” politik mereka, bukan pada pembangunan berkelanjutan atau kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang memilih berdasarkan iming-iming uang akan menderita akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Resiko yang diterima masyarakat sangat besar: kebijakan yang tidak efisien, pemborosan anggaran, serta peluang korupsi yang terbuka lebar. Kabupaten atau kota yang dipimpin oleh pemimpin hasil money politics sering kali mengalami stagnasi pembangunan, bahkan penurunan kualitas pelayanan publik.
Maka dari itu, saat memilih pemimpin dalam Pilkada 2024, mari kita utamakan integritas, visi, dan rekam jejak. Hindari memberi ruang bagi money politics yang hanya akan memperburuk nasib daerah. Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, sangat penting untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Pemimpin yang baik tidak hanya akan memberikan harapan, tetapi juga masa depan yang cerah bagi seluruh masyarakat.
0 Comments