Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kebijakan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak.
Fokus pada kuantitas pembangunan, alih-alih kualitas, dianggap sebagai langkah yang kurang tepat dan berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Para pengamat dan warga menyoroti bahwa banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan cepat tanpa mempertimbangkan standar kualitas yang memadai.
Jalan-jalan baru yang dibangun, misalnya, seringkali sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan dalam waktu singkat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran daerah yang seharusnya dikelola dengan prinsip efisiensi dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat dapat berdampak buruk pada lingkungan.
Penggunaan material berkualitas rendah tidak hanya mempercepat kerusakan, tetapi juga bisa menyebabkan bencana alam seperti longsor atau banjir karena tidak adanya sistem drainase yang memadai. Selain itu, pendekatan yang lebih mengutamakan kuantitas seringkali mengabaikan aspek sosial dari pembangunan.
Infrastruktur yang dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat atau partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akan menghasilkan proyek-proyek yang tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat bagi warga lokal.
Kritik ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang komprehensif dan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten PALI diharapkan dapat beralih dari pendekatan kuantitatif menuju kualitatif, di mana setiap proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari seberapa besar manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten PALI perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga pengawasan proyek menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar memenuhi standar kualitas dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kabupaten PALI dapat berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Soal kuantitas pembangunan infrastruktur di PALI tak terbantahkan, sejak menjadi daerah otonom baru, Pali maju pesat dibandingkan sebelumnya, tapi ini bukan suatu keberhasilan apalagi prestasi, karena siapapun pemangku kebijakan dengan APBD PALI yang besar seperti ini akan sangat gampang mengelolanya, bahkan diusianya yang sudah 11 Tahun, mestinya bukan hanya menghibahkan pembangunan kolam di Polda Sumsel saja, melainkan kantor-kantor dinas dan Kantor Bupati PALI pun sudah tak sewa lagi.
(Opini Eddi Saputra)
